Makkah, Gatra.com - Media sosial, Twitter sempat diramaikan dengan tagar #boycotthajj belum lama ini. Gerakan itu diduga dipicu oleh politik luar negeri negara-negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi di Yaman. 

Lebih dari 100 muslim Australia hingga Tanzania disebut berkontribusi terhadap #boycotthajj. Mereka Mereka memprotes pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan oleh Saudi di Yaman.

 ”#Boycotthajj adalah diskursus penting yang harus dimiliki umat Islam.  Tentang menjadi kritis serta mengakui kekejaman yang dilakukan rezim Saudi terhadap sesama muslim (di Yaman),” ujar Mariam Parwaiz, seorang dokter kesehatan masyarakat di Selandia Baru.

Dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (9/8), bagi Mariam melaksanakan ibadah haji sekarang tidak sesuai dengan kewajiban Islam yang lebih luas yaitu melawan ketidakadilan.

"Kebijakan luar negeri Saudi dan sifat menindas masyarakat Yaman yang menghentikan saya (melaksanakan ibadah haji),” kata Ella, akademisi Inggris berusia 28 tahun kepada Thomson Reuters Foundation.

"Bukan saya yang mengatakan saya tidak ingin pergi - saya ingin sekali dapat memenuhi kewajiban agama saya.  Tapi selama itu berarti terlibat dalam kekerasan, saya tidak akan melakukannya," tegas Ella.

Diketahui, koalisi yang didukung Saudi telah melancarkan perang di Yaman sejak 2015. Sekitar 24 juta orang atau hampir 80% dari populasi Yaman,membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2019 akibat perang tersebut.

Catatan hak asasi manusia (HAM) Arab Saudi juga semakin kelam setelah terbukti terlibat pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Turki. Terkait isu perempuan, banyak perempuan yang menghadapi rentetan kontrol laki-laki di kerajaan konservatif ini.

Di sisi lain, Riyadh menolak boikot tersebut dan menyebutnya tindakan tidak bijaksana. Arab Saudi  mendesak umat Islam untuk fokus pada ibadah, bukan politik.

"Orang-orang itu berusaha mempolitisasi haji, Haji terpisah, haji tidak ada hubungannya dengan semua ini, ini adalah perjalanan spiritual," kata pejabat Arab Saudi yang enggan disebutkan namanya kepada Thomson Reuters Foundation.