Senin, 14 Oktober 2024
Home Tags

#tata-negara

Pilpres 2024 Fair atau Curang? Begini Kata Ahli Hukum Tata Negara

Pemilu 2024 Yoga Aditya -

Penggunaan Hak Angket untuk Persoalan Pemilu, Pakar Tata Negara: Absurd

Hukum Muhammad -

Alasan Yusril Ihza Bersedia Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri

Hukum Dian -

Pakar Tata Negara Nilai Ada Cacat Pikir Masyarakat Melihat Benar Tidaknya Hukum, Dibalik Putusan MK soal Capres-Cawapres

Hukum Shela -

Ketua MK Suhartoyo Diingatkan Membentuk MKMK Permanen

Hukum Shela -

Pakar hukum Bivitri Susanti Minta Rakyat Tidak Polos Tanggapi Pemilu Rentan Dinasti Politik

Politik Shela -

Zaenal Arifin Mochtar sebut Indonesia Rusak karena Konflik Kepentingan

Politik Shela -

Ajukan Uji Formil Putusan 90 MK, Alasan Denny Minta Putusan MKMK Dibacakan Sebelum 8 November

Nasional Nadia -

16 Guru Besar dan Pengajar Laporkan Anwar Usman atas Putusan Batas Usia Capres-Cawapres

Hukum Jihan -

Pakar Hukum Tata Negara UMI Prediksi MK Putuskan Ini soal Batas Usia Capres-Cawapres

Nasional Iwan Sutiawan -

RUU Kesehatan Dianggap Kontroversial, Ahli Tata Negara: Sebaiknya Ditunda dan Bongkar Ulang!

Hukum Nadia -

Pejabat Pengusul Jokowi 3 Periode Dinilai Tak Miliki Budaya Berkonstitusi

Politik Ryan Puspa Bangsa -

Wacana Jokowi 3 Periode, Guru Besar UNPAD : Bentuk Abusive Constitutionalism

Politik Ryan Puspa Bangsa -

Bisakah Pemilu Ditunda Tanpa Langgar Konstitusi? Ini Kata Ahli

Nasional Yoga Aditya -

Ini Saran Ahli Hukum Tata Negara agar IKN Tak Melanggar Konstitusi

Nasional Yoga Aditya -

Ahli Hukum: Pembentukan Otorita IKN Inkonstitusional, Tak Sesuai UUD 1945

Nasional Yoga Aditya -

Kasus Mafia Tanah: Pakar Hukum Diminta Jadi Saksi Ahli

Hukum Anthony Djafar -

Pakar Hukum Kritisi Dua Calon Anggota BPK Bermasalah

Politik Muhammad Guruh Nuary -

Pakar: Pembubaran FPI Bisa Digugat Secara Materil

Politik Wahyu -

Sentralisasi Kekuasaan di RUU Cipta Kerja, Bukan Hanya di Pasal 170

Hukum Ryan Puspa Bangsa -

Perkembangan Bangsa jadi Alasan Amendemen Konstitusi

Politik Mahmuda Attar Hussein -

Pengamat Politik Sebut Konstitusi Tidak Perlu Cepat Diubah

Politik Mahmuda Attar Hussein -

Carry Over Masuk Dalam UU, Pengamat : RKUHP Bukan Sekedar Pengesahan

Hukum Ryan Puspa Bangsa -

3 Pakar Hukum Ini Kompak Sebut Tidak Ada Unsur Pidana

Politik Annisa Setya Hutami -

PUSaKO: Tidak Ada Urgensi Dibentuknya GBHN dalam Tata Negara

Politik Mahmuda Attar Hussein -

Pengamat: Reaktivasi GBHN Gagasan yang 'Lompat Jauh'

Politik Mahmuda Attar Hussein -
Baca GATRA Baru Bicara
© Copyright - Gatra 2021-2022