Den Haag, Gatra.com - Mahkamah Agung (ICJ) Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki adalah ilegal, dan semua negara harus bekerja sama untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, dalam sebuah opini nasihat penting yang dikeluarkan pada hari Jumat (19/7).

Kesimpulan para hakim di Mahkamah Internasional (ICJ), yang dikenal sebagai Mahkamah Dunia, tidak mengikat tetapi memiliki bobot di bawah hukum internasional, dan dapat melemahkan dukungan untuk Israel.

“Permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan rezim yang terkait dengannya, telah didirikan dan dipertahankan dengan melanggar hukum internasional,” kata Presiden Nawaf Salam, membacakan temuan panel yang terdiri dari 15 hakim, dikutip Reuters, Jumat (19/7).

Para pemimpin Palestina memuji keputusan pengadilan tinggi PBB yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai sesuatu yang “bersejarah”.

Kantor presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan bersejarah tersebut dan menuntut agar Israel dipaksa untuk melaksanakannya.

Pendapat tersebut mengatakan bahwa Israel harus membayar ganti rugi kepada Palestina atas kerusakan yang disebabkan oleh pendudukan. Pendapat tersebut juga menemukan bahwa Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum, dan semua negara memiliki kewajiban untuk tidak mengakui pendudukan sebagai legal dan tidak memberikan bantuan atau dukungan untuk mempertahankannya.

Kasus tersebut bermula dari permintaan tahun 2022 dari Majelis Umum PBB, sebelum perang di Gaza yang dimulai pada bulan Oktober.

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur - wilayah Palestina bersejarah yang diinginkan Palestina untuk sebuah negara - dalam perang tahun 1967 dan sejak itu membangun pemukiman di Tepi Barat dan terus memperluasnya.

Para pemimpin Israel berpendapat bahwa wilayah tersebut tidak diduduki secara hukum karena berada di tanah yang disengketakan, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar masyarakat internasional menganggapnya sebagai wilayah yang diduduki Israel.

Pada bulan Februari, lebih dari 50 negara menyampaikan pandangan mereka di hadapan pengadilan, dengan perwakilan Palestina meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa Israel harus menarik diri dari semua wilayah yang diduduki dan membongkar pemukiman ilegal.

Israel tidak berpartisipasi dalam sidang tersebut tetapi mengajukan pernyataan tertulis yang memberi tahu pengadilan bahwa mengeluarkan pendapat penasihat akan "merugikan" upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Mayoritas negara yang berpartisipasi meminta pengadilan untuk menganggap pendudukan itu ilegal, sementara segelintir negara, termasuk Kanada dan Inggris, berpendapat bahwa pengadilan harus menolak untuk memberikan pendapat penasihat.

Amerika Serikat, pendukung terkuat Israel, mendesak pengadilan untuk membatasi pendapat penasihat apa pun dan tidak memerintahkan penarikan pasukan Israel tanpa syarat dari wilayah Palestina.

Pada tahun 2004, ICJ memberikan putusan penasihat bahwa tembok pemisah Israel di sekitar sebagian besar Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional, dan permukiman Israel didirikan dengan melanggar hukum internasional. Israel menolak putusan itu.