Home Ekonomi Kadin Siapkan White Paper Guna Dukung Program Ekonomi Prabowo

Kadin Siapkan White Paper Guna Dukung Program Ekonomi Prabowo

Jakarta, Gatra.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membuat white paper yang berisi usulan para pelaku usaha, investor, dan akademisi mengenai kebijakan ekonomi serta isu strategis ekonomi yang dihadapi dunia usaha.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, dalam konferensi pers, di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

“Itu masukkan dari Kadin-kadin daerah, teman-teman asosiasi-asosiasi sektoral, dan juga dari teman-teman chambers of commerce internasional. Jadi kita juga ingin masukkan dari perusahaan-perusahaan luar yang sudah investasi di Indonesia, juga stakeholders lainnya,” ungkapnya.

Dokumen tersebut ditargetkan sudah siap sebelum September 2024. “InsyaAllah white paper ini sebelum bulan September, kalau bisa InsyaAllah Agustus ini sudah kami siapkan,” kata Arsjad.

Adapun, perancangan white paper ini bertujuan untuk mendukung dan menyukseskan pengembangan program kerja Pemerintahan Prabowo Subianto pada periode lima tahun mendatang. 

“Kami berharap usulan kami dapat memperkuat program pembangunan dan mendukung implementasi daripada Asta Cita dan sejumlah program prioritas pemerintah dari 2024-2029 mendatang,” ucap Arsjad.

Tak hanya sebatas itu, white paper juga jadi wujud nyata pilar Kadin dalam peningkatan perusahaan dan kompetensi. “Kami berfokus untuk memperdayakan, memberikan kelebihan kepada UMKM, dan membantu mereka menembus pasar internasional,” tutur Arsjad.

Nantinya, lanjut Arsjad, dokumen ini akan diserahkan ke legislatif dan eksekutif. “White paper inilah yang nanti akan kami berikan kepada teman-teman di legislatif dan juga eksekutif,” imbuhnya.

Menurutnya, white paper bisa menjadi penting sekali untuk mendorong adanya alignment (keselarasan) dalam pembuatan kebijakan ekonomi, baik antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sehingga nantinya terbentuklah good policy (kebijakan yang baik).

“Jadi Pusat, Provinsi, dan juga Kabupaten/Kota ini harus ada alignment,” tutur Arsjad.

72