Jakarta, Gatra.com - Kepala Staf Kepresidenan, (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengidentifikasi ego sektoral sebagai salah satu hambatan utama dalam implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy. 

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian/Lembaga untuk mengatasi tumpang tindih lahan, yang krusial bagi kawasan hutan dan non-hutan.

“Saya mohon dengan sangat antara kementerian dengan lembaga, antara pusat dan daerah untuk menanggalkan egonya masing-masing,” tegas Moeldoko, Jumat (12/7).

One Map Policy adalah inisiatif strategis untuk menyusun peta nasional yang akurat dan terintegrasi, sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dan akuntabel dalam mempercepat pembangunan nasional. Inisiatif ini dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Moeldoko juga memuji Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satuan Tugas Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK atas pengawasan ketat terhadap implementasi One Map Policy, melalui monitoring dan evaluasi rencana aksi. 

Dia juga mengapresiasi upaya Kemenko Perekonomian dalam menjalankan proyek-proyek percontohan di daerah-daerah seperti Kotawaringin Baru dan Pasuruan.

Dampaknya, dari tahun 2019 hingga 2024, terjadi penurunan signifikan dalam tumpang tindih pemanfaatan ruang dari 77,38 juta hektar (40,6% dari luas daratan nasional) menjadi 57,41 juta hektar (30,1% dari luas daratan nasional).

“Proyek percontohan ini bisa jadi tolok ukur bagi daerah lainnya,” ucapnya.

Moeldoko juga mengemukakan tiga gagasan untuk mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta. Pertama, memanfaatkan Geoportal Satu Peta untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tata ruang, kawasan hutan, batas wilayah, izin, dan hak atas tanah, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional.

“Sehingga perselisihan terkait peta yang digunakan bisa diminimalisir,” terangnya.

Moeldoko menekankan pentingnya integrasi data untuk menghindari tumpang tindih data dan meningkatkan perencanaan yang efektif dalam pelaksanaan program. Ketiga, melibatkan publik dari lembaga non-pemerintah seperti akademisi, masyarakat sipil, dan asosiasi bisnis.

“Khususnya dalam konteks penyelesaian konflik pertanahan, bisnis, dan investasi,” kata Moeldoko.

One Map Policy Summit 2024 turut dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, serta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Acara ini juga diikuti oleh puluhan kepala daerah dan perwakilan dari berbagai asosiasi.