Jakarta, Gatra.com - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menggelar acara Sustainable District Outlook 2024 bertema "Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi", di Jakarta, pada Selasa, (9/7).

Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menyoroti bagaimana 9 kabupaten LTKL sejauh ini berproses merealisasikan komitmennya dalam bertransisi menjadi kabupaten hijau.

“Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang memengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan. LTKL, yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan.” jelas Kepala Sekretariat LTKL, Ristika Putri Istanti dalam sesi konferensi pers, Selasa, (9/7).

Penyelenggaraan Sustainable District Outlook berdampingan dengan Rapat Umum Anggota LTKL yang diadakan setiap tahunnya, yang ditandai dengan peluncuran laporan tahunan LTKL.

Berdasarkan Deklarasi Visi Kabupaten Lestari 2030, anggota LTKL berkomitmen untuk melindungi setidaknya 50% dari ekosistem penting dan meningkatkan kesejahteraan sekitar 1 juta keluarga yang tinggal di sekitarnya.

Sejak pendeklarasian LTKL sebagai sebuah asosiasi pada tahun 2017, LTKL telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.

"Sebanyak 361.309,61 hektare lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria. Selain itu, 78.421,31 hektare lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)." terangnya.

Di sisi lain, lanjut Ristika, 243 program bersama telah dihasilkan di 7 kabupaten, dan sebanyak 298 orang muda yang tinggal di kabupaten telah terhubung dengan green jobs.

Jika ditotalkan selama setahun kebelakang, anggota LTKL telah melakukan terobosan terutama dalam hal mendorong inovasi berbasis alam. Tercatat dari inovasi dan pengembangan portfolio bisnis di kabupaten LTKL didapatkan komitmen investasi dan kerja sama program senilai lebih dari Rp300 miliar dari momentum Festival Lestari dari pertengahan tahun 2023 lalu.

Selain itu, dana dukungan operasional UMKM sebesar Rp1,173 miliar dari mitra LTKL telah disalurkan untuk pengembangan 115 usaha melalui 29 program di 6 kabupaten guna mendukung ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan.

"Insentif publik seperti contohnya dari Dana Reboisasi DBH Sawit sebesar lebih dari Rp54 Miliar diterima dan dikelola oleh Kabupaten Siak. Sepanjang tahun ini ada 54 mitra yang bekerja di level nasional maupun tapak mendukung kabupaten anggota bertransformasi." ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sintang sekaligus Ketua Umum LTKL, Dr. Jarot Winarno, menyampaikan, pemaparan visi dan capaian-capaian sekretariat LTKL dan Kabupaten anggota di acara ini menjadi sebuah penanda bergeraknya LTKL memasuki fase yang baru.

"Saat ini kabupaten di LTKL sedang mencoba memulai model ekonomi yang baru yaitu model ekonomi yang memulihkan.Kabupaten LTKL banyak menghadapi ancaman kebencanaan maupun limitasi dalam meningkatkan ekonominya, maka melihat bahwa ada kabupaten yang 70% sawit, sementara ada juga kabupaten yang lebih dari setengahnya adalah lahan gambut dan hutan, maka ada dua jalur transformasi yang dilakukan." terangnya.

Dari paparan Sustainable District Outlook, jelas Jarot, dapat dilihat ada dua model transformasi ekonomi yang didorong di kabupaten, yang pertama adalah model ekonomi yang berbasis pada transformasi rantai pasok komoditas berkelanjutan dan yang kedua adalah yang berbasis pada pengembangan inovasi berbasis alam dari keanekaragaman hayati.

"Banyak terobosan yang berhasil kami capai, seperti bagaimana Aceh Tamiang berhasil mengakselerasi proses birokrasi untuk perolehan STDB di sektor sawit di Aceh Tamiang. SHM jadi lebih mudah didapatkan, hingga hari ini petani Aceh Tamiang sudah menerima 2.000 SHM secara gratis dan 4.000 STDB, atau sekitar 40% capaian target nasional." jelasnya.

"Atau bagaimana Kabupaten Sintang meluncurkan Perbup Sintang Collaborative Governance yang merupakan kebijakan inovatif di mana secara formal kerja kolektif multipihak ditetapkan sebagai model kerja di Sintang," pungkasnya.