Jakarta, Gatra.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan, kenaikan peringkat Travel & Tourism Development Index (TTDI) Indonesia yang cukup signifikan menjadi basis pembangunan Indonesia melalui pengembangan sektor parekraf Tanah Air di masa mendatang.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, dalam keterangan pers pada, Selasa, (2/7, menyampaikan, Kemenparekraf telah melakukan kajian terkait peningkatan TTDI tersebut.

Nia dalam “The Weekly Brief With Sandi Uno” dari Kemenparekraf, Jakarta, lebih lanjut menyampaikan, pihaknya telah melakukan kajian mengenai dampak kenaikan peringkat TTDI tersebut.

Berdasarkan kajian ini, ada sejumlah rekomendasi yang bisa menjadi landasan pengembangan parekraf Indonesia di masa mendatang. Adapun TTDI merupakan salah satu indikator kinerja utama Kemenparekraf selain jumlah wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, nilai tambah dan nilai ekspor ekonomi kreatif, jumlah tenaga kerja, dan juga devisa.

“Ini adalah suatu penilaian yang membuat Indonesia mudah dibandingkan dengan 119 negara lainnya karena menggunakan indikator yang sama,” kata Nia.

Nia menyebutkan, berdasarkan pilar dan indikator penilaian TTDI, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan di Indonesia, yaitu health and hygiene, tourist service and infrastructure, ICT readiness, openness to T&T, dan human resources and labour market and environmental sustainability.

“Walaupun belum tentu semua di bawah kewenangan Kemenparekraf, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita usahakan bersama,” ujarnya.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antarpihak-pihak terkait untuk mempertahankan pilar penilaian yang telah memadai dan meningkatkan pilar-pilar yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

“Kita harus fokus berkoordinasi dan kolaborasi antar-KL [kementerian/lembaga] dan pentahelix,” katanya.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati, menyampaikan hal senada. Menurutnya, peningkatan dan pengelolaan pilar-pilar penilaian TTDI ini merupakan tanggung jawab bersama antarkementerian dan lembaga. Sebab, dari pilar-pilar penilaian tersebut, hanya 30% yang menjadi tugas Kemenparekraf.

“Langkah-langkah perbaikan tentu dapat kita lakukan saat bersama-sama melalui strategi kolaborasi lintas sektoral,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, perlu kolaborasi bersama karena hanya 30% indikator menjadi tugas dan fungsi dari Kemenparekraf. Sedangkan sisanya sejumlah 70% merupakan tugas kementerian dan sektor lain.

“Langkah strategis tersebut menjadi upaya bagi kita dalam memperkuat indikator pada TTDI,” kata Dessy.

Pendiri Pusat Kepariwisataan Institut Teknologi Bandung (ITB), Myra P. Gunawan, mengungkapkan, raihan peringkat Indonesia dalam TTDI ini bisa menjadi landasan pengembangan dan penguatan infrastruktur penunjang di sektor parekraf Indonesia. “Ranking ini merupakan potential drivers to such development,” kata Myra.

Guru Besar Geografi Universitas Gajah Mada (UGM), Prof. M. Baiquni, menyampaikan, pengembangan sektor parekraf ini harus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ini agar kunjungan wisatawan bisa tersebar dan merata di seluruh wilayah serta tidak terpusat di sejumlah destinasi wisata tertentu.

Ia lantas mengungkapkan, beberapa destinasi kawasan padat wisata seperti di Bali, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Surabaya mulai mengalami overtourism di beberapa destinasi.

“Kadang-kadang sampai terjadi kemacetan luar biasa dan ini persoalan yang perlu terus kita cari tata kelolanya,” kata Baiquni.