Home Ekonomi Jokowi Instruksikan Kemenkeu Masukan Visi-Misi Prabowo dalam RAPBN 2025

Jokowi Instruksikan Kemenkeu Masukan Visi-Misi Prabowo dalam RAPBN 2025

Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan bahwa, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan Kemenkeu untuk memasukan semua visi dan misi dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025.

“Arahan Pak Jokowi jelas, masukan semua visi dan misi Presiden Terpilih ke RAPBN 2025,” kata Febrio dalam acara Seminar Nasional dan Kajian Tengah Tahun INDEF 2024 “Presiden Baru, Persoalan Lama”, Selasa (25/6).

Febrio menjelaskan bahwa, pihaknya telah menjalankan arahan tersebut, dan saat ini RAPBN 2025 tengah dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pihaknya berharap proses transisi pemerintah akan terjadi dengan baik dengan komunikasi yang terus dijaga.

“Kita menyusun ini tentu dengan keunikannya, kita ingin terus melakukan apa yang dinamakan keberlanjutan,” jelasnya.

Febrio juga bilang, proses pembentukan RAPBN maupun transisi diharapan tidak mengganggu proses ekonomi baik perekonomian pada 2024 maupun di 2025 mendatang.

“Cita-cita kita sama, tetap kita ingin menjadi negara maju pada 2045," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggraan sebesar Rp71 triliun untuk program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni makan bergizi gratis (MBG) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 mendatang.

“Program unggulan dan salah satunya program bergizi gratis yang sudah dialokaiskan di RAPBN 2025 sekitar Rp71 triliun tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025, di Jakarta, Senin (24/6).

Airlangga mengatakan, anggaran tersebut telah disetujui oleh Prabowo Subianto dan Pemerintah saat ini dalam rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

19