Jakarta, Gatra.com - Publik Indonesia dikejutkan dengan wacana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio utang pemerintah ke tingkat tertinggi dalam dua dasawarsa terakhir. Dikabarkan, Prabowo berencana meningkatkan rasio utang sebesar 2 poin persentase setiap tahun selama lima tahun ke depan.
Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut akan membawa rasio utang terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) dari saat ini 39% menjadi hampir 50% pada akhir periode kepresidenannya. Meski dibantah, wacana tersebut sontak menimbulkan kekhawatiran tentang keuangan Indonesia. Karena sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan para investor dan masyarakat akan keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai US$32 miliar.
Dalam beberapa tahun terakhir, defisit anggaran telah secara signifikan meningkatkan rasio utang terhadap PDB Indonesia, dari yang semula berada di bawah 25% pada 2013 dan sekitar 30% sebelum pandemi, melonjak menjadi 39,7% pada 2020 dan 41,1% pada 2021. Rasio utang terhadap PBD saat ini berada di kisaran 39%.
Lembaga think-thank ekonomi, Center for Market Education Indonesia (CME-ID) menyarankan pemerintah Indonesia berhati-hati menyikapi wacana tersebut. Berikut sejumlah argumentasi dan paparan dari peneliti CME-ID terkait kebijakan rasio utang pemerintahan kabinet baru Indonesia:
1. Peningkatan utang menyebabkan inflasi yang lebih tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat
Sekalipun masyarakat mendukung pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh utang, defisit anggaran meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat (M2). Ketika jumlah uang beredar tumbuh melampaui pertumbuhan PDB, hal tersebut akan menyebabkan inflasi yang mengakibatkan masyarakat secara efektif menjadi lebih miskin.
2. Adanya reaksi pasar modal
Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak utang, hal ini meningkatkan permintaan akan dana pinjaman, dan juga menaikkan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi menyebabkan lebih banyak dana yang disediakan tetapi mengurangi jumlah yang terserap oleh sektor swasta. Akibatnya, investasi yang terjadi di sektor swasta berkurang.
Hal ini mengarah pada berkurangnya investasi dan peningkatan konsumsi. Suku bunga yang tinggi mengurangi profitabilitas investasi jangka panjang. Ketika lebih banyak output ekonomi dikonsumsi sekarang dan lebih sedikit yang diinvestasikan, ekonomi akan tumbuh lebih lambat, mengurangi output masa depan. Hal ini sejatinya menggeser beban utang ke generasi mendatang.
Ketika pemerintah meminjam lebih banyak dan suku bunga naik, generasi saat ini mengkonsumsi lebih banyak output ekonomi, meninggalkan lebih sedikit untuk investasi masa depan. Tingkat pertumbuhan yang lebih lambat ini berarti generasi mendatang akan mewarisi tidak hanya utang tetapi juga ekonomi yang melemah. Mereka akan dihadapkan dengan pajak yang lebih tinggi atau layanan publik yang berkurang untuk mengelola utang, membuat situasi ekonomi mereka lebih sulit. Skenario ini mengancam aspirasi "Indonesia Emas 2045", karena ekonomi yang lemah akan menggerogoti ekonomi menuju 2045.
Langkah apa yang sebaiknya diambil?
CME-ID menyarankan pemerintah duduk bersama dengan masyarakat, dalam hal ini parlemen, serta meninjau kembali Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mencari terobosan yang lebih cermat dalam mengelola utang publik. Sebagai contoh, utang tidak hanya terikat pada PDB (yang rentan terhadap penggelembungan akibat belanja pemerintah), tetapi juga pada pendapatan pemerintah, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan aset negara. Pendekatan yang lebih komposit akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi fiskal riil sekaligus memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Langkah terobosan ini akan menjaga masa depan keuangan Indonesia di tengah tantangan untuk mencapai "Indonesia Emas 2045".
Alih-alih meningkatkan pengeluaran, pemerintah perlu berfokus kepada restrukturisasi ekonomi untuk menghasilkan ekonomi yang berpusat pada inovasi sektor swasta sebagai penggerak utama roda perekonomian.
