Batam, Gatra.com - Dua orang nelayan berinisial R dan ML terpaksa berurusan dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri, lantaran menyelewengkan distribusi BBM subsidi ke industri di Batam.

Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) berhasil membongkar aksi penyelewengan BBM subsidi jenis Solar 420 liter untuk kebutuhan nelayan di Jalan Trans Barelang Batam, dari laporan warga sekitar yang sebagian besar merupakan nelayan.

Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan, penindakan ini berawal dari informasi nelayan yang curiga ketersediaan BBM untuk kelompoknya belakangan minim persediaan.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan, dan mendapati praktik penyelewengan BBM subsidi di Jalan Trans Barelang Batam. Tersangka yang diamankan juga merupakan pengurus dalam kelompok nelayan tempatan," katanya, Rabu (12/6).

Dalam aksinya, Yudha menegaskan, kedua tersangka menggunakan surat rekomendasi distribusi untuk nelayan agar dapat membeli BBM subsidi. Dua unit mini bus yang sudah dimodifikasi untuk melakukan praktik penimbunan BBM subsidi dari SPBU di Batam juga disita petugas.

"Surat rekomendasi untuk dapat membeli BBM subsidi di SPBU dikeluarkan oleh dinas terkait, berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang distribusi BBM subsidi kepada nelayan. Surat rekom Dinas Perikanan tersebut hanya dapat diajukan oleh kelompok nelayan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Modusnya, para tersangka menguasai surat rekomendasi kuota BBM subsidi milik 30 orang nelayan yang tidak disaluran. Kemudian kuota BBM subsidi untuk nelayan yang tidak disalurkan tersebut, dijual ke pihak industri dengan margin keuntungan yang cukup banyak.

"Tersangka membeli solar subsidi di SPBU seharga Rp 6.400 per liter kemudian dijual ke industri seharga Rp 10.600. Keuntungan yang didapat oleh para tersangka cukup menggiurkan dengan kuota yang diselewengkan. Petugas juga menyita BBM jenis solar subsidi sebanyak 420 liter, lokasi penimbunan dan puluhan jeriken," ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Atmajianto mengatakan, pihaknya mengeluarkan rekomendasi kepada kelompok nelayan berdasarkan penetapan kuota dari BPH Migas. Surat rekomendasi juga tidak bisa dikeluarkan secara perorangan tanpa kelompok nelayan.

"Surat rekomendasi sifatnya pengajuan berdasarkan penetapan nomor dan jumlah kapal nelayan yang telah dinyatakan tertib administrasi, dan beroperasi di daerah yang ada kelompok nelayan itu sendiri," katanya.

Atas perbuatanya, kedua tersangka akan dijerat dengan kasus penimbunan BBM bersubsid dengan Pasal 55 UU Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.