Solo, Gatra.com - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong untuk merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab hal tersebut dinilai selaras dengan prinsip perjuangan partai yakni menegakkan politik amar makruf nahi munkar.

Sebagaimana diketahui perolehan angka PPP dalam Pemilu bulan Februari lalu tak mencapai ambang batas 4 persen. Namun interal PPP meyakini bahwa pemerintahan Prabowo Gibran tetap membutuhkan kontribusi dan peran besar umat Islam melalui PPP.

Masukan ini muncul dari Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni. Ia memberikan saran pada DPP PPP untuk merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk lima tahun ke depan.

”Dengan bergabungnya PPP di pemerintahan, maka aspirasi 5.8 juta masyarakat yang memilih partai berlambang ka'bah tidak terbuang sia-sia,” ujarnya pada Gatra.com di Solo.

Menurutnya PPP harus tetap memiliki peran dalam pembangunan akhlak atau karakter Bangsa kedepan yang lebih baik. Untuk memperjuangkan hal itu, GPK meminta PPP bergabung ke pemerintah dibawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

”Demi pembangunan akhlak dan karakter bangsa lebih baik, mengapa tidak merapat ke pemerintahan,” ujarnya.

Sebagai informasi, PPP merupakan partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang menjadi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 di bulan Februari lalu. PPP memberikan dukungannya pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Di sisi lain PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara di parlemen. Walhasil partai berlambang ka’bah ini tidak lolos ambang batas parlementrial treshold.