Jakarta, Gatra.com – Sang saka merah putih bersanding rapat dengan bendera Tricolore pada Upacara Jajar Kehormatan di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, pada Kamis, 10 Februari 2022. Suasana itu bertepatan dengan kunjungan kehormatan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly ke Kemenhan guna bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan bilateral di Kemenhan, kedua delegasi membahas peningkatan kerja sama dan hubungan pertahanan antara kedua negara di masa mendatang. Sejumlah kerja sama Indonesia-Prancis yang dibahas dalam pertemuan tersebut di antaranya penandatanganan kontrak pembelian pesawat tempur Rafale, kapal selam Scorpene, pengadaan satelit pertahanan, dan munisi persenjataan darat.

Menhan Prabowo Subianto dalam pernyataan tersebut menyampaikan, bahwa kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis sudah terjalin cukup lama sejak 1950. “Saat ini, status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan/Defence Cooperation Agreement (DCA) pada 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Prabowo dikutip dari situs resmi Kemenhan.

Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly menyatakan, berbagai program alutsista yang ingin dikembangkan Indonesia dengan dukungan Prancis dan industri pertahanannya sebagai strategi yang tepat. Hal itu disebabkan Prancis dikenal sebagai negara yang memiliki industri pertahanan yang kompeten dan kualitasnya diakui dunia.

Dirinya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan memesan 42 jet tempur Rafale. Indonesia merupakan negara kedua setelah India di kawasan Indo-Pasifik yang menggunakan Rafale. “Indonesia yang menjatuhkan pilhan untuk menggunakan Pesawat Rafale menunjukkan kepercayaan Indonesia kepada Prancis dan menjadi bukti bahwa kemitraan strategis kedua negara sangat kuat dan dinamis,” tuturnya.

Parly menyebut, Prancis bangga berkontribusi atas upaya modernisasi angkatan bersenjata Indonesia yang punya peran penting di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik. “Penandatanganan kontrak antara Indonesia dan Prancis yang baru saja dilaksanakan ini merupakan tahap penting dalam proses pengadaan alutsista Indonesia, dan Prancis berharap kontrak kerjasama ini dapat diaktifkan sesegera mungkin,” ia menandaskan.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenhan merampungkan kontrak pengadaan pesawat tempur Rafale. Indonesia sendiri telah memesan Rafale sebanyak 42 unit dan dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama, Indonesia memesan 6 unit Rafale pada September 2022 dan tahap kedua dilanjutkan pemesanan 18 unit Rafale pada Agustus 2023. Tahap ketiga sejumlah 18 unit pada 8 Januari 2024.

Rafale merupakan pesawat tempur canggih generasi 4.5 yang menjadi salah satu pesawat andalan negara-negara anggota NATO. Rafale termasuk dalam kategori pesawat omnirole sehingga mampu melakukan berbagai jenis misi mulai dari superioritas udara dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan in-depth, pengintaian udara, dan serangan anti-kapal.

Dikutip dari situs resmi Kemenhan, Rafale memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya kompatibilitasnya dengan berbagai macam persenjataan seperti: rudal udara-ke-udara jarak jauh “Beyond Visual Range” (BVR) METEOR dan MICA. Berbagai jenis persenjataan lain juga bisa dipasang pada pesawat tempur Rafale seperti: rudal stand-off jarak jauh SCALP, rudal anti-kapal AM39 EXOCET, bom berpemandu laser, bom klasik tanpa pemandu dan meriam internal NEXTER 30M791 30 mm yang mampu memuntahkan 2.500 peluru/menit.

Pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal 2026. Kedatangan pesawat tempur Rafale beserta persenjataan dan perangkat pendukungnya dalam beberapa tahun mendatang diharapkan meningkatkan kekuatan dan kesiapan TNI AU dalam menjaga kedaulatan negara di udara.

“Dengan efektifnya kontrak tahap ketiga ini, Dassault Aviation akan memulai proses pembuatan pesawat tempur generasi 4.5 tersebut, di mana unit pertama akan tiba di Tanah Air pada tahun 2026,” tulis Kementerian Pertahanan melalui akun resmi Instagram @kemhanri pada 9 Januari 2024.

**

Intensitas kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis terus menguat usai kedua negara meneken kerja sama DCA pada Juni 2021. Kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis mencakup berbagai bidang. Di antaranya kerja sama intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri pertahanan, kerja sama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan.

Kemenhan mengungkap beberapa alasan pemerintah menjalin kerja sama dengan Prancis. Pertama, negara itu menjadi sumber produsen alutsista berteknologi tinggi. Kedua, produk pertahanan Prancis dianggap aman dari permasalahan embargo dan Undang-Undang melawan musuh Amerika yang dikenal sebagai CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Kerja sama pertahanan Indonesia-Prancis berlanjut dengan pembelian sejumlah alutsista modern. Sejak Januari 2020, berbagai media lokal dan internasional mengabarkan kontrak pembelian alutsista Prancis oleh Kemenhan yang meliputi: jet tempur Rafale, kapal selam Scorpene, dan kapal perang Gowind.

Saat ini, Kemenhan tengah dalam proses mendatangkan jet tempur Rafale. Pesawat yang dirancang oleh Dassault Aviation ini telah dilengkapi berbagai jenis persenjataan modern, sehingga cocok untuk misi tempur karena perannya sebagai pesawat tempur multirole.

Kemenhan juga memastikan adanya Transfer of Technology (ToT) dalam produksi alutsista tersebut. Hal itu dituangkan dalam kesepakatan Perjanjian offset dalam pengadaan Pesawat Tempur Multirole Rafale bernomor: IDKLO/01/2021.AU/DJPOT tanggal 8 Juni 2021. Di mana pihak Dassault Aviation selaku pabrikan akan memberikan alih teknologi terkait pemeliharaan dan produksi bersama beberapa komponen yang diberikan.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pemerintahan Jokowi punya visi mewujudkan postur pertahanan Indonesia yang kuat. Hal tersebut diwujudkan Menhan Prabowo dengan membangun modernisasi alutsista, penguatan profesional prajurit, dan revitalisasi pertahanan rakyat semesta.

Di awal masa jabatannya, Prabowo aktif melakukan pertemuan bilateral dengan banyak negara. Mulai dari Turki, Prancis, Inggris, Rusia, Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Hasil dari kunjungan menghasilkan perjanjian kerja sama bidang pertahanan (DCA), nota kesepahaman dan dokumen kerja sama bisnis dengan negara mitra dan entitas industri pertahanan luar negeri.

“Menhan Prabowo paham betul bahwa kita negara yang menganut politik bebas aktif. Artinya, kita harus menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Maka, diplomasi pertahanan menjadi kunci,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis kepada Gatra.com.

Menurutnya, Kemenhan terus melakukan diplomasi pertahanan dengan banyak negara untuk menjajaki kemungkinan pengadaan alutsista dari negara mitra terutama untuk produk yang tidak bisa dipenuhi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Indonesia juga aktif melakukan penawaran produk unggulan industri pertahanan dalam negeri kepada negara-negara sahabat.

“Terus terang, beberapa alutsista yang berteknologi tinggi, masih harus kita beli dari negara-negara kuat. Untuk bisa membelinya dibutuhkan diplomasi pertahanan yang baik, karena belanja alutsista tidak sekadar ingin memperoleh alutsista terbaik, namun juga harus bermanfaat secara geopolitik dan geostrategis,” ujar Dahnil.

Kerja sama pengadaan alutsista dengan negara mitra, lanjut Dahnil, harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, memperhatikan geopolitik dan geostrategis. Kedua, multiplier effect bagi ekonomi nasional. Terakhir, alih teknologi (ToT). Kesepakatan perjanjian offset salah satunya dilakukan dalam pengadaan jet tempur Rafale.

“Misalnya, perjanjian belanja alutsista dengan Prancis itu semua diikuti dengan komitmen alih teknologi dan pelatihan SDM termasuk proses pengerjaan beberapa bagian yang langsung dilakukan di Indonesia,” kata Dahnil.

Untuk mendorong kemandirian pertahanan, Kemenhan menjalankan peta jalan (roadmap) industri pertahanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kebijakan pembangunan teknologi dan industri pertahanan diarahkan untuk menguasai teknologi kunci dengan program prioritas berupa propelan, roket, rudal, medium tank, radar, kapal selam, pesawat tempur, satelit militer, pesawat udara tanpa awak dan pengindraan bawah permukaan air.

“Proses modernisasi alutsista sedang dan terus dilakukan, mulai dari penguatan pertahanan udara melalui alutsista matra udara, laut dan juga darat. Pemeliharaan adalah kerja rutin yang tentu harus dilakukan, termasuk penyiapan komponen cadangan,” Dahnil menjelaskan.

Untuk membangun postur pertahanan dibutuhkan kebijakan anggaran yang memadai. Saat ini, alokasi anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara, alokasi anggaran pertahanan ideal, yakni sebesar 2,5% dari PDB atau GDP negara.

“Itulah sebabnya, Kemenhan dan TNI sangat membutuhkan afirmasi anggaran pertahanan, karena bila dibandingkan dengan negara lain, alokasi anggaran pertahanan kita relatif masih kecil, kurang dari 0,8 persen dari PDB,” kata Dahnil.

**

Meski dua tahun lagi, Pemerintah Indonesia khususnya TNI Angkatan Udara (AU) terus berbenah soal penyiapan infrastruktur Rafale. Dikabarkan, dua skadron di Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Roesmin Nurjadin) di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau akan menjadi markas untuk pesawat tempur Rafale yang dibeli Indonesia. Diketahui, jika dua skadron yang disiapkan untuk Rafale tersebut adalah Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 16.

Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono meminta seluruh jajaran personel TNI AU mempersiapkan diri untuk kedatangan Rafale. Hal itu disampaikan KASAU saat memberikan pengarahan kepada personel Lanud Roesmin Nurjadin dan Insub Yonko 462 Kopasgat serta Denhanud 475 Kopasgat di Balai Prajurit Edi Harjoko di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau pada 8 Mei 2024.

“Yang pertama disampaikan oleh KASAU adalah Pengadaan Pesawat Molti Role Dassault Rafale yang akan ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin, KASAU meminta setiap personel di Lanud Roesmin Nurjadin mempersiapkan diri dengan kedatangan pesawat ini (Rafale) yang direncanakan akan datang secara bertahap mulai Januari 2026,” tulis Dinas Penerangan (Dispen) AU pada 8 Mei 2024.

Kehadiran jet tempur Rafale di Lanud Roesmin Nurjadin diharapkan mampu mengamankan dan menjaga wilayah udara bagian barat Indonesia khususnya terutama di kawasan potensial seperti Selat Malaka, kawasan Natuna termasuk Natuna Utara.

Pada saat kunjungan KASAU, Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menyampaikan progres infrastruktur untuk jet tempur Rafale. “Dapat kami laporkan Bapak KASAU, saat ini progres infrastruktur untuk menyambut Rafale terus berjalan, Skatek (Skadron Teknik) sesuai arahan dari Kasatgas pengadaan Rafale sudah mulai dikosongkan, serta pembangunan simulator dan training center sudah berjalan,” ujar Marsma TNI Feri Yunaldi dikutip dari rilis pers Dispen AU pada 8 Meu 2024.

Dassault Aviation mengkonfirmasi pengumuman kontrak efektif pesawat tempur Rafale dari pemerintah Indonesia pada 9 Januari 2024. Dalam siaran pers resmi yang dirilis dari markas produksi Dassaul Aviation di Saint-Cloud, Prancis, disebutkan bahwa 18 unit pesanan Kemenhan dalam kontrak efektif adalah termin final dari kontrak pembelian 42 unit Rafale.

“Dengan memilih Rafale, Indonesia telah memilih perangkat yang unik dalam menegakkan kedaulatan negara dan kebebasan dalam beroperasi yang akan membantu mengonsolidasikan perannya sebagai kekuatan utama di kawasan,” kata Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Trappier.

“Pilihan (pada Rafale) juga mengonsolidasikan kerja sama industrial dan akademik yang ambisius. Kami sangat berkomitmen untuk mewujudkan kemitraan yang sukses dengan visi jangka panjang yang kuat,” ujar Eric.

**

Pengamat intelijen dan pertahanan, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati memuji kemajuan kerja sama pertahanan yang digagas Menhan Prabowo. Nuning mencatat dua kerja sama penting bagi Indonesia. Yakni, kerja sama pertahanan dengan Inggris untuk pengadaan kapal Frigate Arrowhead 140. Serta kerja sama pertahanan dengan Prancis untuk pengadaan pesawat Tempur Rafale, kapal Selam Scorpene dan kapal Tempur Gowind.

“Seluruh alutsista yang dipilih Menhan Prabowo adalah teknologi militer kelas menengah ke atas. Pilihan tersebut menunjukkan Menhan Prabowo telah memperhitungkan dampak penangkalannya,” ujar Nuning kepada Gatra.com.

Nuning berpandangan, kerja sama pertahanan Indonesia dengan tiga negara kuat Eropa, seperti Inggris, Prancis dan Italia juga terjalin baik. “Kerja sama tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan atas rencana pengadaan alutsista TNI. Kepercayaan internasional sangat mendukung proses pengadaan alutsista TNI sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” katanya.

Dirinya menyebut, Indonesia punya rekam jejak kerja sama pertahanan yang baik dengan Uni Eropa termasuk Prancis. Terbentuknya pakta AUKUS justru membuka peluang Uni Eropa menanamkan pengaruh di Asia, termasuk Indonesia. “Kerja sama pertahanan Indonesia dengan Uni Eropa diyakini banyak pakar dapat memainkan peran penting untuk meredam ketegangan antara AS dan Cina,” ucap Nuning.

Terpisah, peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fitri Bintang Timur mengatakan, Prancis berupaya menanam pengaruh yang luas di Indo-Pasifik termasuk dengan membangun kerja sama di sektor pertahanan. “Setelah adanya AUKUS yang membuat Australia meninggalkan Indonesia, Prancis juga berupaya mencari sahabat baru dengan menjangkau dan bekerja sama lebih dekat dengan negara Asia lainnya untuk kepentingan strategis di Indo-Pasifik,” kata Fitri.

Fitri menjelaskan, sebagai negara yang punya kebijakan luar negeri bebas-aktif, kerja sama dengan Indonesia akan menguntungkan Prancis. “Di mana posisi dan kerja sama Indonesia dan ASEAN dengan Prancis dapat dilihat bukan sebagai oposisi dari AUKUS atau Tiongkok, tetapi sebagai penyeimbang di Asia Pasifik," ujarnya.