Jakarta, Gatra.com - Selepas didapuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyatakan kesiapannya mengemban tanggung jawab baru tersebut.

Basuki menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah untuk mempercepat penyelesaian tugas di IKN seiring dengan hasil kompetisi pengembangan desain perkotaan dengan konsep Negeri Nusa Rimba. Ia menuturkan, otoritas bertanggung jawab memastikan rencana pembangunan IKN terlaksana dengan efisien dan cepat.

“Fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan tugas program. Kami yakin otorita sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN. Kami berdua diperintahkan untuk mempercepat pelaksanaan tugas tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu untuk pembangunan konsep Negara Nusa Rimba,” ujar Basuki.

Basuki juga berkomitmen untuk segera mengambil keputusan status tanah di IKN guna meyakinkan investor agar berinvestasi di IKN tanpa ragu.

“Kami akan menentukan status tanah tersebut di IKN, termasuk apakah akan dijual, disewakan, atau dikelola melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk menghilangkan keengganan investor, kami ingin bergerak cepat,” kata Basuki.

Di samping itu, Basuki menekankan perlunya kesiapan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Pemdasus yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) IKN.

Basuki menjelaskan, embrio IKN Pemda akan disiapkan oleh pengurus IKN. Tanggung jawab utama Otoritas IKN adalah mempercepat pembangunan IKN, sehingga tidak serta merta bertransformasi menjadi Pemdasus.

Ia menegaskan, gugus tugas kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengembangkan Pemdasus secara mandiri.

DPR Optimis Pembangunan Tidak akan Stagnan

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendorong Basuki Hadimuljono tetap menjadi Ketua terakhir Otoritas IKN. Secara de facto, dia yakin Basuki lah yang memimpin IKN sejak awal. Karena itu, menurutnya, meski Bambang Susantono mundur, kemajuan IKN tidak akan berhenti.

“Menurut saya sangat tepat karena secara de facto memang dari sisi anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan IKN di lapangan sejak awal sebagian besarnya ada di Kementerian PUPR,” ujar Irwan.

Lebih lanjut, ia mendukung Basuki untuk mempertahankan posisinya sebagai Kepala Badan IKN yang tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, Basuki mampu mengawasi IKN secara efektif.

“Pendapat saya pribadi malah setuju jika Kepala Otorita IKN definitif nanti tetap diberikan ke Pak Basuki pasca-tugasnya di Kementerian PUPR berakhir. Tapi itu tentu hak prerogatif Presiden ya. Saya pikir Pak Basuki sangat kompeten di situ dan menjamin IKN bisa terus berlanjut sesuai perencanaan dan harapan kita semua,” ungkapnya.

Sejauh ini, sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki telah berhasil menangani berbagai proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol Trans-Jawa, revitalisasi irigasi, dan pengembangan kawasan industri.

Selain keberhasilan dalam proyek infrastruktur, Basuki juga telah menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya dalam bidang pembangunan. Salah satunya adalah penghargaan Anugrah Herman Johannes Award dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2018 yang diberikan kepadanya atas kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.