Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 didesain tetap ekspansif, terarah dan terukur. Meskipun, defisit APBN dipatok dikisaran 2,45-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sri Mulyani mengatakan, defisit tersebut dilakukan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Defisit yang kami sampaikan antara 2,45 persen - 2,82 persen, membiayai seluruh program prioirtas pemerintah baru,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (4/6).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, defisit tersebut nantinya akan dikelola melalui pembiayaan inovatif, prudent, dan sustainable melalui pengendalian rasio utang dalam batas manageable.

Dalam kesempatan itu Bendahara Negara tersebut juga menjelaskan bahwa, APBN 2025 adalah APBN transisi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah yang akan datang. Adapun, KEM PPKF 2025 juga dirancang agar tetap dapat menjaga kesinambungan agenda pembangunan nasional, terutama dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, menurut Ani, APBN 2025 akan menjadi fondasi yang kuat untuk menopang agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Masih banyak pekerjaan rumah dan agenda pembangunan yang perlu terus ditangani dan diselesaikan.

“Cita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen bangsa,” imbuhnya.