Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku mendapatkan pemanggilan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan soal pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional, Selasa (4/6).

Juru Bicara PDI-P, Chico Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya menduga bahwa pemanggilan tersebut sebagai bentuk upaya pembungkaman suara kritis.

"Kami menduga ini sebagai bagian dari upaya pembungkaman suara-suara kritis terkait pelanggaran, kecurangan, dan intervensi aparat negara dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 kemarin," ujar Chico kepada GATRA.com, Senin (3/6).

Chico menyebut pernyataan yang dilontarkan Sekjen PDI-P itu merupakan hal yang telah menjadi perbincangan dan keresehan publik terhadap situasi demokrasi saat ini di Tanah Air.

"Apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan secara umum adalah apa yang sudah menjadi perbincangan di masyarakat, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan menjadi bahan diskursus di kalangan akademisi, budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya," kata Chico.

"Bahkan menjadi sebagian substansi dari dissenting opinion yang disampaikan oleh tiga Hakim Mahkamah Konstitusi." tambahnya.

Selain itu, Chico mengungkapkan bahwa PDI-P meyakini bahwa pernyataan yang dilontarkan Hasto tidak dapat dijerat pidana mengingat publikasinya tergolong dalam produk jurnalistik.

"Kami meyakini bahwa karena penyampaiannya dilakukan pada sebuah kesempatan dimana itu adalah sebuah wawancara media, sudah seharusnya keseluruhan dari wawancara tersebut adalah sebuah produk jurnalistik sehingga tidak bisa dipidanakan." pungkasnya.