Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran pemilihan umum (pemilu) hingga 30 April 2024 mencapai Rp27 triliun. Realisasi tersebut sekitar 71,9% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024 sebesar Rp38,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total realisasi pemilu tersebut disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp25,2 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga lain sebesar Rp2,3 triliun.

“Belanja pemilu yang mencapai Rp25,3 triliun enggak jauh berbeda dari bulan yang lalu, karena ini masih persiapan, nanti kita akan lihat dalam pelaksanaan pilkada,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Mei 2024 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (27/5).

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu merinci, dana yang dialokasikan kepada KPU dan Bawaslu digunakan untuk honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan pengitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu.

Kemudian, operasional dan honorarium pengawas adhoc, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.

Sedangkan dana yang dialokasikan ke kementerian/lembaga lain sebesar Rp2,3 triliun digunakan untuk pengamanan pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, operasi keamanan siber dan sandi event pemilu.

Lalu, penanganan Perkara Perselihan Hasil Perilian Umum (PHPU) Legeslatif, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pemantauan persidangan perkara pemilu, rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas pemilu dan pillikada, supervisi permasalahan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemilu.