Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir April 2024 mencapai Rp203,3 triliun. Capaian tersebut mengalami kontraksi sebesar 6,7% dibanding periode yang sama tahun 2023 yang sebesar Rp217,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi tersebut sebesar 41,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

“PNBP kita mencapai Rp203,3 triliun sampai dengan akhir April. Ini artinya sudah 41,3 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Mei 2024 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (27/5).

“Ini levelnya kalau kita lihat level rendah dari tahun lalu yang sempat Rp217,9 triliun. Jadi benchmark-nya cukup tinggi karena harga sumber daya alam migas, nonmigas,” sambungnya.

Lebih rinci, Bendahara Negara itu menjelaksan bahwa realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Minyak dan Gas (Migas) tercatat sebesar Rp36,7 triliun atau 33,3% dari target APBN.

Menurut Sri Mulyani, realisasi PNBP SDA Migas terkontraksi 10,4% yoy dipengaruhi oleh moderasi Indonesian Crude Price (ICP), yaitu peningkatan pasokan minyak mentah dari USA dan perubahan perkiraan permintaan minyak pada kuartal |- 2024. Lalu, lifting minyak akibat tertundanya onstream, dan penyusutan produksi alamiah.

Kemudian, PNBP SDA Nonmigas tercatat sebesar Rp39,2 triliun, atau 40,2% dari target APBN. Capaian ini terkoneksi 31,9% (yoy) dipengaruhi oleh moderasi harga batubara dan pelandaian tingkat volume produksi batubara.

Selanjutnya, Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) tercatat sebesar Rp49,6 triliun atau sekitar 57,8% dari target APBN 2024. Adapun, realisasi ini tumbuh 21,4% yoy utamanya berasal dari setoran dividen BUMN Perbankan Himbara atas peningkatan kinerja keuangan.

Selanjutnya, PNBP lainnya sebesar Rp53,9 triliun atau 46,8% dari target APBN. Realisasi PNBP lainnya mengalami kontraksi sebesar 5,5% yoy, namun PNBP K/L tumbuh 8,1% yoy terutama diperoleh dari kenaikan pendapatan jasa transportasi, pendapatan layanan administrasi dan hukum, serta pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, dan informasi pertambangan.

Sedangkan, PNBP Badan Layanan Umum (BLU) tercatat sebesar Rp24,0 triliun, atau 28,8% dari target. Adapun, realisasi PNBP BLU tumbuh 11.4% yoy yang utamanya berasal dari PNBP BLU Pendidikan dan Kesehatan mengalami peningkatan rata-rata 37,1% yoy. Di sisi lain, terdapat penurunan pada Pendapatan BLU Pengelola Dana khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit.