Jakarta, Gatra.com - PDI Perjuangan (PDIP) belum pernah menang Pilkada Jawa Barat sejak kontestasi politik di provinsi ber-ibu kota Bandung itu dilaksanakan dari Reformasi sampai 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat (Jabar), Ono Surono, pada saat konferensi pers di arena rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (25/5).

Dari situ, kata dia, PDIP mengincar posisi Cawagub Jabar dan akan ditempati oleh kader internal partai banteng moncong putih tersebut.

“Kami tentunya sadar betul, sejak era Reformasi sampai pilkada yang terakhir 2018, PDI Perjuangan tidak pernah memenangkan Pilkada Jawa Barat," katanya.

Ono mengungkapkan, pihaknya menyadari bahwa saat ini berada di peringkat keempat perlolehan suara di Jabar sehingga agak sulit untuk mengincar posisi gubernur.

"Kami sadar bahwa kami agaknya tidak mungkin untuk mengincar nomor satu, jadi kami PDI Perjuangan akan mengincar posisi dua, di posisi wakil gubernurnya," kata dia.

Lebih lanjut Ono menyampaikan, PDIP Jabar sudah mempersiapkan diri sejak Mei 2024 dan proses ini terus berjalan seiring waktu.

"Tentunya bagi Jabar, kami buka peta politik dahulu untuk Pilkada Jabar. Tidak ada satu pun parpol yang bisa mengusung sendiri. Jadi, intinya parpol di Jabar harus kerja sama dengan partai lain untuk bisa mengusung cagub dan cawagub," ujarnya.

Kendati demikian, Ono belum bisa membeberkan sosok dari kader internal PDIP yang akan diusung sebagai Cawagub Jawa Barat 2024.

"Siapa itu? Ya, tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di Jawa Barat, yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP di Jabar yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya," kata dia.

Ono berharap pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 yang menurutnya penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif (TSM) tidak terulang di Pilkada Serentak 2024.

Seperti, kata Ono, Pilkada Serentak 2024 tidak diwarnai penggunaan APBN atau APBD untuk calon tertentu sampai keberpihakan TNI dan Polri.

"Tentunya ada catatan bagi kami, Pilpres dan Pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan program pemerintah, mudah-mudahan di Pilkada tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama," ujar Ono.