Nusa Dua, Gatra.com - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, Arief Wisnu Cahyono mengatakan, untuk pengelolaan air yang lebih sustain, dibutuhkan nomenklatur baru di kabinet Prabowo-Gibran, yakni kementerian yang khusus mengurusi soal air. Usulan ini sudah disampaikan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Usulan ini sebenarnya disambut positif oleh sebagian peserta.

Arief, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Perpamsi ini menyebut, sulit untuk mencapai target 100% perpipaan air minum, dengan baseline saat ini hanya 19,76%. “Itu perlu effort yang luar biasa. Terlebih dengan apa yang sudah kita lalui sampai saat ini,” ujar Arief.

Maka, penting bagi para pemangku kepentingan di bidang air untuk memikirkan transformasi, atau bahkan revolusi dalam bidang infrastruktur air nasional, terutama terkait kebijakan, institusi, dan regulasi. “Kalau semua disatukan, insyaallah akan selesai. Karena ada yang mengurusi dari hulu sampai hilir,” katanya.

Di pengujung World Water Forum ke-10 ini, Arief berharap ada komitmen yang kuat dari pemerintah selaku regulator. Minimal, Perpamsi meminta agar pemerintah membentuk badan atau kementerian yang khsusu menangangi sektor air.

“Karena di negara lain, seperti di Korea, Portugal, Brazil, dan lainnya, ada Kementerian Air. Kami sebagai PDAM yang mengurusi ada Kementerian PUPR, KLHK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Koordinasinya tidak efektif,” jelasnya.