Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawari menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kisaran 2,45%-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Adapun hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna bersama DPR RI, membahas mengenai kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025.

“Defisit fiskal pada 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB,” kata Sri Mulyani di DPR, Senin (20/5).

Menurut Sri Mulyani, perkiraan tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% dari PDB. Sedangkan, penerimaan negara ditargetkan berada kisaran 12,14%- 12,36% dari PDB.

Dalam kesempatan itu, Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa, dalam upaya menutup defisit tersebut, Pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.

Dengan demikian, APBN 2025 dirancang dengan mengendalikan risiko utang yang terkelola dalam kisaran 37,98%- 38,7% dari PDB.

Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa, KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerintahan presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Pembahasan KEM PPKF disusun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan melihat potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

“Desain kebijakan fiskal tahun 2025 sebagai tumpu menuju Indonesia emas menyerahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Sri Mulyani.