Jakarta, Gatra.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho memaparkan strategi untuk menyukseskan agenda World Water Forum ke-10 di Bali, pada 18-25 Mei 2024, salah satunya sinergitas TNI-Polri dalam mengamankan agenda internasional tersebut.

"Polri bersama TNI dan stakeholder terkait bersama-sama memastikan perhelatan ini dapat berjalan dengan aman," ujar Sandi dalam apel gelar pasukan Satgas Humas Operasi Puri Agung 2024 di Div Humas, Senin (6/5).

Sandi mengatakan, untuk kesekian kalinya Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah konferensi internasional, salah satunya G-20, perhelatan World Water Forum ke-10 ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia memperkenalkan pariwisata, khususnya Bali.

Guna menyukseskan agenda internasional tersebut, Polri menggelar operasi kepolisian dengan sandi Operasi Puri Agung 2024 selama 10 hari, dari tanggal 17-26 Mei.

Operasi Puri Agung 2024 melibatkan 5.791 personel yang terdiri atas 2.485 personel Mabes Polri, 2.706 personel Polda Bali, 300 personel Polda Jawa Timur, dan 300 personel Polda NTB.

"10 hari jelang acara World Water Forum ke-10 dan diperluas hingga wilayah di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan, personel yang tergabung dalam Satgas Humas Operasi Puri Agung 2024 harus memastikan segala bentuk kegiatan tersebut, memberikan nilai positif terhadap pengamanan yang dilakukan. Sosialisasi pun harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari influencer, media lokal dan nasional, serta ambasador dari acara itu sendiri.

Sandi menekankan, pengamanan hingga pelayanan dan sosialisasi harus dilakukan dengan humanis. Hal ini dilakukan untuk mendukung fungsi kehumasan, sehingga gaung World Water Forum ke-10 di Bali semakin meluas.

“Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia komitmen serta kontribusi nyata di bidang sumber daya air," ujarnya.

Peraih Adhi Makayasa Polri tahun 1995 itu menyebut keberhasilan operasi ini bergantung pada sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, bahkan kesehatan selama pelaksanaan operasi.

Untuk itu, Sandi memerintahkan seluruh personel Satgas Humas Polri membangun koordinasi yang baik dan mempublikasikan secara masif.

Terpisah, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso sebagai Kepala Satuan Tugas Pengawalan, Rute, Patroli, dan Parkir (Kasatgas Walrolakir) memastikan pihaknya siap mengamankan dan mengawal para kepala negara serta delegasi KTT World Water Forum 2024.

"Kami sudah mempersiapkan beberapa hal dengan titik-titik kerawanan yang ada, baik itu kerawanan Kamseltibcarlantasnya,” katanya.

Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan para personel pengamanan dan pengawalan sudah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme, selain itu nantinya personel dan juga kendaraan patroli akan diberangkatkan ke Bali.

Selain itu, lanjut dia, Kabaharkam Polri Komjen Pol. Fadil Imran selaku Kepala Operasi Puri Agung 2024 juga telah meninjau venue yang akan digunakan dalam ajang tersebut.

"Petugas pengawalan VVIP dan VIP kemudian petugas PAM rute dan petugas parkir itu sudah kami laksanakan pelatihan mulai tanggal 23–26 April, yang nantinya akan melaksanakan pergeseran pasukan dan kendaaraan ke Bali,” kata Slamet.

World Water Forum ke-10 di Bali, akan dihadiri 43 kepala negara, 4 organisasi internasional, 194 menteri, serta lebih dari 17.000 peserta dari 172 negara. Mulai dari unsur-unsur pemerintah, parlemen, termasuk politik, lembaga multilateral, swasta, akademisi, praktisi, asosiasi, sektor swasta, serta masyarakat pada lingkup nasional dan internasional akan hadir di ajang tersebut.

WWF ke-10 fokus pada konsep Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kemakmuran Bersama. Pertemuan para pemimpin global itu akan membahas masalah air dan berupaya mencari solusi untuk meningkatkan pengelolaan air.

Acara internasional bergengsi itu mengusung enam sub-tema utama pada tahun ini, yakni ketahanan dan kesejahteraan air, air untuk manusia dan alam, pengurangan dan pengelolaan risiko bencana, tata kelola, kerja sama, dan hidro-diplomasi, pembiayaan air berkelanjutan, dan pengetahuan dan inovasi.w

Sebagai hasilnya, forum ini akan mengeluarkan sebuah Ministerial Declaration alias Deklarasi Menteri yang akan diikuti dengan proyek-proyek, inisiatif, dan tindakan bersama yang nyata