Jakarta, Gatra.com - Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka mendesak Kemendikbudristek untuk mencabut Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 yang mengamatkan kegiatan ekstrakulikuler, slah satunya Pramuka, untuk menjadi kegiatan yang tak lagi wajib diikuti oleh peserta didik.

Kesepakatan ini merupakan salah satu hawsil Rakernas Pramuka 2024 dimana pimpinan 34 Kwarda pramuka seluruh provinsi di Indonesia telah menandatani dokumen pernyataan sikap bersama yang mendesak Kemendikbudristek segera mencabut peraturan menteri itu.

Ketua Kwarnas Pramuka Komjen Pol. (Purn) Budi Waseso menegaskan, Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 justru tidak sejalan dengan upaya penumbuhan karakter dan kepemimpinan di Indonesia. Apalagi Pramuka juga dinilai dapat menjadi aktivitas yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

“Menurut saya kegiatan pramuka sangat tepat dan harus tetap menjadi kegiatan wajib di sekolah,” kata Budi Waseso usai membuka Rakernas Pramuka 2024 di Jakarta, dikutip Jumat (26/4).

Nantinya, Buwas menegaskan surat pernyataan bersama itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk secepatnya dapat dilakukan pertemuan bersama.

Selain itu, menurut Mantan Dirut BULOG ini, sekolah-sekolah di Indonesia pun kini banyak terjadi praktek bullying, kasus narkoba, pornografi, dan tawuran. Tak pelak, pendidikan dan pelatihan maupun pembentukan sikap dan perilaku yang ada di pramuka masih sangat relevan dan tepat untuk diberikan kepada peserta didik di sekolah.

“Agar peserta didik tidak terseret dan terjerumus kegiatan negatif,” tegas dia.

Sementara itu, Sekjen Kwarnas Pramuka Mayjen TNI Purn. Bachtiar Utomo pun mengatakan bahwa Peremendikbud nomor 12 tahun 2024 harus direvisi dan tetap memasukkan kegiatan Pramuka menjadi ekskul wajib atau masuk dalam kokurikuler yang tertuang dalam regulasi formal.

“Harus ada hitam-putihnya secara nyata dan jelas,” kata Bachtiar.