Washington, D.C, Gatra.com - Senat AS menyetujui rancangan undang-undang yang mewajibkan aplikasi media sosial TikTok, yang sangat populer untuk didivestasi dari perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, atau jika menolak akan ditutup dari pasar Amerika.

AFP, Rabu (24/4) melaporkan, langkah tersebut merupakan bagian dari paket bantuan luar negeri senilai US$95 miliar, termasuk bantuan militer untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan, yang kini telah disetujui Kongres dan akan diserahkan ke meja Presiden Joe Biden.

Pejabat AS dan negara-negara Barat lainnya telah menyuarakan kekhawatiran atas popularitas TikTok di kalangan anak muda, dan menuduh TikTok memungkinkan Beijing mengumpulkan data dan memata-matai pengguna. Ini memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat saja.

Para kritikus ini juga mengatakan TikTok tunduk pada Beijing dan merupakan saluran untuk menyebarkan propaganda. Tiongkok dan perusahaannya membantah keras klaim tersebut.

Dalam RUU tersebut, --yang dapat memicu langkah langka yang melarang perusahaan beroperasi di pasar AS, disahkan oleh Senat dengan suara 79-18 tiga hari, setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan dukungan bipartisan yang kuat.

Biden telah menyatakan dia akan menandatangani undang-undang tersebut.

Dia menegaskan kembali kekhawatirannya tentang TikTok dalam percakapan telepon yang jarang terjadi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping awal bulan ini.

TikTok mengeluh setelah pemungutan suara di DPR pada hari Sabtu, dengan mengatakan "sangat disayangkan" bahwa anggota parlemen berusaha untuk "menerobos RUU larangan yang akan menginjak-injak hak kebebasan berbicara 170 juta orang Amerika, menghancurkan tujuh juta bisnis, dan menutup platform yang menyumbang US$24 miliar untuk perekonomian AS, setiap tahunnya".

Berdasarkan RUU tersebut, ByteDance harus menjual aplikasi tersebut dalam waktu satu tahun, atau dikeluarkan dari Apple dan toko aplikasi Google di Amerika Serikat.

Steven Mnuchin, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan AS di bawah pemerintahan pendahulu Biden, Donald Trump, mengatakan dia tertarik untuk mengakuisisi TikTok dan telah mengumpulkan sekelompok investor.

TikTok selama bertahun-tahun telah menjadi sasaran otoritas Amerika, yang mengatakan bahwa platform tersebut memungkinkan Beijing untuk mengintip pengguna di Amerika Serikat. Namun pelarangan bisa memicu tuntutan hukum.

RUU yang disahkan oleh Kongres memberi presiden AS wewenang untuk menetapkan aplikasi lain, sebagai ancaman terhadap keamanan nasional jika aplikasi tersebut dikendalikan oleh negara yang dianggap bermusuhan.

Elon Musk, miliarder pemilik X, sebelumnya Twitter, pada hari Jumat menentang pelarangan TikTok , dengan mengatakan, bahwa melakukan hal itu (pelarangan) akan bertentangan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi.