Jakarta, Gatra.com - Desa dinilai harus lebih didorong untuk menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dalam peluncuran buku berjudul Desa Kuat, Kota Maju, Negara Berdikari: Membangun Desa Berbasis Data Presisi.

Dalam tulisannya tersebut, Nikson berargumen bahwa fokus pembangunan kedepan harus dimulai dari desa, mengingat desa banyak menyimpan bahan mentah yang belakangan menjadi tulang punggung pembangunan di tanah air.

“Pembangunan itu semestinya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas. Artinya, pembangunan baiknya dimulai dari desa,” kata Nikson dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).

Berangkat dari kegundahan itu, ia pun mencoba mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, dalam perencanaan pembangunan. Menurut dia, ada sektor-sektor prioritas yang harus mendapatkan perhatian khusus karena akan berefek domino pada kesejahteraan masyarakat.

"Sektor tersebut adalah infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan Pendidikan," beber dia.

Selain itu, Nikson juga menilai empat sektor itu sudah sejatinya mendapat fokus anggaran daerah, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan berbagai sumber lain. Imbasnya, fokus tersebut pun akan menghasilkan pembangunan infrastruktur terarah dan pengelolaannya pun akan membaik.

"Dari situ, masyarakat pun bisa ikut mengelola. Sehingga angka pengangguran turun dan disparitas kesejahteraan berkurang," jelas dia.

Terakhir lewat bukunya itu, Nikson mengklaim bahwa dirinya menghindari kebijakan pola top-down yang umumnya berbekal data yang kurang komprehensif dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat lokal. “Semoga buku ini bisa menjadi referensi kebijakan pemerintah ke depan,” kata Nikson.

Di sela peluncuran buku Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Khasan Effendy mengatakan perencanaan pembangunan model NIKSON merupakan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) baru di era reformasi.

“GBHN ini haluan negara, bukan pemerintah. Pemerintahan yang berjalan dengan siapapun pemimpinnya, dapat menerapkan model tersebut," tutur dia.