Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak pernah terjadi pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka Lebaran Idulfitri 1445 H.

Hal ini Hasto sampaikan usai menyerahkan dokumen amicus curiae oleh Megawati Soekarnoputri terhadap sidang sengketa Pilpres 2024 yang tengah berlangsung. Hasto menegaskan, posisi Mega untuk menyampaikan amicus curiae ini adalah sebagai warga negara, bukan selaku ketua umum partai pengusung Ganjar-Mahfud.

“Saya mau klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran, itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan,” ucap Hasto Kristiyanto saat menyerahkan dokumen di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/4).

Hasto menegaskan, pihaknya selaku benteng demokrasi, hanya bersedia untuk bertemu dengan orang-orang yang berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga, pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu yang memperjuangkan demokrasi,” kata Hasto.

Ia juga menyinggung soal kondisi konstitusi terkini yang ia nilai sudah dikhianati bahkan dikebiri. Hasto menegaskan, persoalan-persoalan ini tidak bisa dibiarkan.

“Ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, spirit anti nepotisme, kolusi, dan korupsi, kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan?” lanjut Hasto.

Sekjen PDIP ini menyatakan, amicus curiae oleh Megawati tidak ditujukan untuk mengintervensi proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan, Megawati hanya menyampaikan perasaan dan pikirannya terhadap kondisi negara saat ini dengan harapan, dapat mengetuk hati nurani para hakim untuk memutus seadil-adilnya.

“Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan hakim MK. Hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan mungkin juga ekonomi yg sebenarnya tidak kita harapkan,” kata Hasto lagi.