Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyelenggarakan rapat terbatas dengan seluruh unsur kedeputian pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berikut dengan sejumlah Duta Besar pada Senin (15/4), sebagai salah satu respons guna mengambil langkah-langkah antisipatif terkait konflik di Timur Tengah yang saat ini semakin memanas dengan serangan ratusan drone Iran ke Israel pada Minggu (14/4) lalu.

Adapun, konfik tersebut selain memicu ketegangan regional hingga ke tingkat global, eskalasi konflik ini juga akan berdampak kepada perekonomian global serta akan meningkatkan risiko makroekonomi bagi perekonomian Indonesia.

“Rambatan dampak (eskalasi konflik) kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat saat pembukaan pasar besok pagi (Selasa). Namun langkah-langkah antisipatif akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas, sebagai aset safe haven, dan rambatan ke sektor lainnya,” ungkap Airlangga dalam keterangan resmi pada Selasa (16/4).

Airlangga juga menyampaikan bahwa, konflik tersebut juga akan menimbulkan gangguan pada rantai pasokan melalui Terusan Suez yang akan berdampak langsung setidaknya pada kenaikan biaya kargo. Produk yang terganggu antara lain gandum, minyak, dan komponen alat-alat produksi dari Eropa.

Secara fundamental, menurut Airlangga perekonomian Indonesia relatif masih cukup kuat, Pertumbuhan ekonomi masih terjaga di atas 5% dengan inflasi yang terkendali. Sampai dengan Februari 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus, dan menopang cadangan devisa yang pada posisi terakhir di Maret 2024 tercatat masih kuat.

“Pastinya Pemerintah tidak tinggal diam, kita akan siapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan agar perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Tentunya tingkat kepercayaan pasar kepada kemampuan perekonomian nasional untuk merespons dampak eskalasi konflik mesti kita jaga,” jelas Airlangga.

Pembahasan sejumlah respons kebijakan dalam rapat tersebut di antaranya terkait dengan respons dampak konflik di tingkat regional dan global, kinerja sektor perbankan dan pasar modal, pengendalian inflasi, serta rencana koordinasi bauran kebijakan fiskal dan moneter dengan otoritas terkait untuk strategi pengendalian nilai tukar dan pengelolaan defisit anggaran ke depan.

“Kita harapkan para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Pemerintah akan terus mencermati perkembangan global dan regional yang ada serta akan mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Respons kebijakan yang terukur dari Pemerintah kita harapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini,” pungkas Airlangga.