Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan para menteri tidak mendapatkan instruksi apapun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelenggaraan Pemilu. Airlangga menyebutkan, setiap menteri fokus pada tugas dan fungsi mereka masing-masing.

Hal ini disampaikan Airlangga saat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bertanya mengenai pesan atau arahan Presiden menjelang Pemilu. Misalnya, ada tidaknya hal-hal yang perlu dicermati mengingat nuansa sensitif saat Pemilu.

“Kita konsentrasi kepada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing kementerian. Jadi, dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian,” ucap Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan hakim dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4).

Meski demikian, Airlangga mengaku bahwa para menteri membahas seputar Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Namun, Airlangga tidak merinci pembahasan para menteri dengan Tito.

Airlangga pun membantah dugaan penyalahgunaan bansos jelang Pemilu. Ia menegaskan, bansos El Nino merupakan program bulanan.

“Jadi, gak ada ekstra program yang kaitannya sama pemilu. Tidak ada sama sekali. Semuanya sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan tiap tahun,” lanjutnya.

Dalam sidang hari ini, majelis hakim menghadirkan empat menteri untuk mendengarkan keterangan mereka terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon.

Keempat menteri Jokowi yang dihadirkan adalah Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.