Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tugas dan fungsi kementeriannya tidak berkaitan dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Muhadjir mengatakan, kegiatan pembagian sejumlah bantuan sosial (bansos) telah dirancang jauh-jauh hari sebelum Pilpres berlangsung.

Hal ini Muhadjir sampaikan ketika memberikan keterangan dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kamu untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu,” ucap Muhadjir Effendy saat memberikan keterangan di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4).

“Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya,” lanjut Muhadjir.

Menko PMK menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah sedang menjalankan beberapa penyaluran program bansos. Misalnya, untuk periode Januari hingga Juni 2024, pemerintah sedang menjalankan program penyaluran beras cadangan pangan pemerintah (CPP).

“Adapun, tujuannya ada untuk memitigasi resiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya jual beli masyarakat, dikelola dan merupakan kewenangan Badan Pangan Nasional (Bapanas),” jelas Muhadjir.

Program bansos ini bukan program bansos reguler pemerintah. Tapi, merupakan bagian dari bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah.

Muhadjir menjelaskan, program bansos dan bantuan pemerintah tidak hanya dikerjakan oleh satu kementerian atau lembaga saja.

“Bansos dan bantuan pemerintah lainnya CPP, stunting adalah program pemerintah yang tidak dikhususkan di kementerian tertentu,” kata Muhadjir.

Salah satu contoh penyerahan bantuan pangan beras CPP yang dilakukan Muhadjir di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur pada Januari 2024 lalu.

“Adapun penyerahan bantuan pangan beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan dirangkaikan dengan kunjungan ke perkampungan nelayan di Kecamatan Brondong,” kata Muhadjir.

Menko PMK menjelaskan, kunjungannya ke Lamongan sekaligus untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) untuk mengendalikan dan menangani kantong-kantong kemiskinan pada perkampungan nelayan di wilayah tersebut.

Beberapa hal yang dilakukan Kemenko PMK dengan bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga lain adalah, pengerukan muara Sungai Lamong. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR.

Lalu, penyediaan bahan bakar untuk nelayan dilakukan bersama PT Pertamina. Sementara itu, dilakukan juga pengerukan dermaga tambak labuh hingga pembangunan mercusuar yang dilakukan bersama Kemen KKP dan Kemenhub.

Menko PMK menjelaskan, segala yang dilakukan dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang menjadi target pemerintah pada tahun 2024 ini.