Manado, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin menghadiri proses pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa pengembangan ekonomi syariah yang dilakukan di wilayah ini, mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, juru sembelih dan rumah potong hewan, hingga rantai nilai halal berbasis pondok pesantren harus terus dilakukan.

"Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya nyata dirasakan oleh masyarakat. KDEKS Provinsi Sulut yang baru saja dikukuhkan, memegang peran kunci untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan," ujarnya di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Kamis (4/4).

Ia mengungkapkan bahwa sektor industri produk halal harus terus didorong, khususnya pada sektor prioritas pembangunan daerah yakni pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Hilirisasi semua industri potensial Sulut seperti industri pengolahan ikan dan kelautan, pengolahan kelapa, cengkeh, dan pala, hingga pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dalam kerangka industri produk halal juga perlu diterapkan demi membawa keuntungan bagi daerah.

Akselerasi sertifikasi halal bagi produk UMKM juga harus terus dilanjutkan. Terutama, pada sektor hulu untuk rumah potong hewan dan juru sembelih halal. Pelibatan berbagai pihak terkait diperlukan agar target pemerintah untuk meraih target 10 juta sertifikasi halal di tahun 2024 ini bisa terwujud.

Upaya mendukung UMKM sejalan dengan pengembangan sektor jasa keuangan syariah. Pengembangan sektor ini diperlukan agar mampu menyangga pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.

"Perluas akses pembiayaan UMKM, temasuk unit bisnis pesantren. Dorong kegiatan sosialisasi dan edukasi agar inklusi keuangan syariah semakin meningkat," katanya.

Selain itu, potensi pesona wisata bawah laut Taman laut Bunaken dan Destinasi Super Prioritas Likupang menjadi destinasi wisata ramah muslim perlu dirancang dengan serius. Hal ini bisa memicu kedatangan wisatawan dari berbagai daerah ke Sulut.

"Ketersediaan layanan bagi wisatawan muslim tentu akan memberikan nilai tambah dan daya tarik tersendiri," pungkasnya.

Selain menyaksikan prosesi pengukuhan KDEKS Provinsi Sulut, ia juga menyaksikan pemberian bantuan secara simbolis kepada beberapa pihak. Penyerahan inu dilakukan PSBI & Demplot Pertanian Ponpes kepada Pondok Pesantren Hidayatullah Ibolian oleh Gubernur Sulut; Sertifikasi Kompetensi Juleha oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara; Sertifikasi Halal RPH kepada DPKP Manado oleh MUI; Rekor MURI Sajian Mie Cakalang Terbanyak kepada Bank Indonesia oleh MURI; Akta Pembentukan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) kepada Pondok Pesantren Karya Pembangunan Manado oleh Kemenag Provinsi Sulut; KUR BRI, BNI, Mandiri, BSI, BSG kepada UMKM oleh perbankan terkait; serta Penyerahan Sertifikat Halal UMKM oleh Plt. Direktur Eksekutif KNEKS.