Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) rata-rata hanya mencapai 50 ribu hektare (ha) per tahun. Capaian tersebut di bawah target yang dicanangkan oleh pemerintah yang seluas 180 ribu ha per tahunnya.

Dengan begitu, kata Airlangga, kebijakan tarkait PSR diharapkan dapat dipercepat, sehingga dapat mengejar target tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, di Kempinski Jakarta, Kamis (28/3).

“Kebijaakn PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat rata-rata kita baru mencapai 50 ribu hektare per tahun, dan ini kurang dari 30 persen target yang dicanangkan Bapak Presiden (Joko Widodo) yaitu 180 ribu ha per tahun,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa, kelapa sawit merupakan komoditas stategis dan menjadi andalan ekspor. Nilai ekspor tercatat senila Rp28,45 miliar atau mendakati 12% dari ekspor non migas.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa tenaga kerja yang bekerja secara langsung dan tidak langsung mencapai 16,2 juta jiwa.

“Kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejak awal diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017, Program PSR hingga tahun 2023 telah menyentuh kepada 142.078 pekebun sawit rakyat dengan dana yang disalurkan mencapai sebesar Rp9,11 triliun dan dengan total areal PSR seluas 326.678 ha. Adapun, program PSR ini terus didorong Pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.