Tebo, Gatra.com – Sejumlah Pengurus Cabang Olahraga (Pengcabor) merasa kecewa atas keputusan Karateker KONI Tebo yang menunda pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar biasa (Musorkablub) KONI Tebo.

Musorkablub KONI Tebo yang seharusnya digelar pada Rabu, 27 Maret 2024, mendadak ditunda hingga batas waktu yang tidak ditetapkan.

Penundaan Musorkablub KONI Tebo ini diketahui setelah adanya surat dari Karateker KONI Tebo tertanggal 26 Maret 2024. Surat ditandatangani oleh Pjs Ketua Umum KONI Tebo dan ditujukan kepada Pj Bupati Tebo.

Penundaan Musorkablub KONI Tebo ini kontan saja membuat sejumlah pengurus Cabor di Kabupaten Tebo kecewa. Apalagi alasan penundaan tersebut karena keterbatasan waktu dan banyak hal yang belum dipersiapkan.

Tidak hanya itu, akibat dari penundaan tersebut, banyak persepsi yang berkembang. Panitia dianggap main-main dan terkesan tidak serius dalam melaksanakan Musorkablub yang sejak tanggal 5 Maret 2024 lalu telah disusun dan diagendakan.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Tebo, Haryanto Aqso. Ia mengaku sangat kecewa atas keputusan penundaan Musorkablub tersebut. 

"Sungguh kami sangat kecewa dengan keputusan ini, apalagi alasan yang disampaikan sungguh sangat tidak masuk akal, yaitu terkait persiapan. Padahal kami tahu bahwa untuk pelaksanaan Musorkablub itu persiapan secara tehnis tidak terlalu signifikan," kata Haryanto.

Menurut dia, tidaklah terlalu rumit untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan Musorkablub. Apalagi agenda ini hanya untuk pemilihan Ketua KONI Kabupaten Tebo tanpa ada agenda atau pembahasan lain.

"Kami sudah kroscek di berbagai tempat, sejak KONI Tebo berdiri di Indonesia, baru kali ini ada Musorkablub KONI yang sudah dilakukan persiapan yang matang, namun mendadak ditunda dengan alasan yang tidak masuk akal,” kata dia bernada kesal.

Menurut dia, penundaan Musorkablub KONI Tebo ini tentunya berdampak tidak baik terhadap marwah Karateker Ketua KONI Tebo itu sendiri.

“Kami anggap karateker ini tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, apalagi kapasitas beliau selaku Wakil Ketua KONI Provinsi Jambi, dan hal ini sungguh memalukan," ketusnya.

Penundaan Musorkablub ini ternyata menarik perhatian dari penggiat sekaligus tokoh olahraga di Kabupaten Tebo, H. Hariz. Ia mengatakan bahwa ada beberapa poin pokok subtansi mendasar untuk dilaksanakannya Musorkablub KONI Tebo. Salah satunya hasil rapat para pengurus Cabor di Tebo yang kemudian di-takeover KONI Provinsi untuk melaksanakan Musorkablub.

Namun, kata dia, dari awal permasalahan ini sudah salah. Seharusnya, SK yang diterbitkan oleh KONI Provinsi Jambi itu adalah SK Ketua Karateker KONI Tebo bukan SK Pjs Ketua Umum KONI Tebo.

“Pejabat, Plt, Pjs, karateker, itu punya muatan tupoksi yang berbeda. Nah, coba kita perhatikan SK yang dikumpulkan oleh KONI Provinsi. Itu karateker atau PJS? Kalau karateker tugasnya menghantar Musorkablub. Tapi kalau Pjs, bisa saja menjabat sampai berakhirnya masa jabatan KONI periode ini,” kata dia.

Dengan SK yang telah dikeluarkan oleh KONI Provinsi tersebut, menurut dia, wajar saja jika mereka bisa melaksanakan Musorkablub atau tidak melaksanakan sama sekali atau menundanya. “Karena SK yang diterbitkan adalah Pjs buka karateker,” kata dia.

Substansi lainnya, lanjut dia, memang telah dibentuk kepanitiaan Musorkablub dan TTP. Semua tahapan-tahapan telah berjalan, begitu juga dengan kepanitiaan dan tahapan-tahapan, juga tidak ada kendala dan masalah. Progres-progres kegiatan TTP juga tidak ada kendala dan masalah.

Nah, kata dia, kemudian tiba-tiba di H-1 pelaksanaan Musorkablub, keluar surat dari Pjs Ketua Umum KONI Tebo untuk menunda pelaksanaan Musorkablub yang frame isinya itu dengan tanpa batas waktu yang tidak ditentukan.

“Ini ada apa? Coba buka lagi regulasi, AD ART, PO, dan lain-lain sebagainya. Ini kan ada sesuatu yang pada akhirnya memancing pertanyaan-pertanyaan dari para Cabor-cabor dan para kandidat serta para atlet,” katanya.

Akhirnya, kata dia, persoalan ini akan berdampak terhadap pembinaan-pembinaan Cabor, progres-progres Cabor dan kegiatan-kegiatan Cabor. “Karena tidak ada kepengurusan definitif yang terbentuk, maka akan tertunda juga secara keseluruhannya,” ujar dia.

Terkait dengan persoalan Pjs dan Karateker, ia pun menyatakan agar segera berkoordinasi dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar) Tebo. “Apakah bisa Pjs mencairkan anggaran? Kalau bisa, nah ada apa dengan tahapan-tahapan, ada apa dengan TPP, ada apa dengan progres ini semua, ada apa? Itu sebenarnya substansinya,” ucap dia.

Jadi, menurut dia, jangan membawa atau menggiring opini Musorkablub. Kepengurusan lama sudah menghantar transisi ini agar KONI ke depannya lebih baik melalui mekanisme-mekanisme organisasi hingga harus dilaksanakannya Musorkablub.

“Namun kenapa di saat keseluruhannya itu tidak ada kendala dan masalah, tiba-tiba Musorkablub diundur, nah ini jujur akan menjadi polemik baru, akan menjadi permasalahannya sangat besar,” ujarnya.

Atas kondisi ini, dia mengajak para kandidat, pengurus Cabor, para penggiat olahraga, dan seluruh komunitas-komunitas olahraga, baik atlet maupun pelatih, untuk menelaah bersama terkait penundaan Musorkablub tersebut.

“Ini yang harus kita telaah bersama. Kenapa? Karena ini langsung di-takeover oleh Koni Provinsi, tapi seperti ini keadaannya, tanpa ada jawaban-jawaban yang jelas. Tanpa ada konfirmasi yang jelas. Itu yang harus disimak dan ditelaah oleh seluruh kita penggiat olahraga, di tebo khususnya dan penggiat olahraga dari pihak Koni Provinsi,” pungkasnya.

Terkait permasalahan ini, Ketua Karateker KONI Kabupaten Tebo, Pata Hilla, SE belum bisa dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp pada Selasa, 26 Maret 2024 kemarin, hingga saat ini belum direspons.