Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mencapai Rp23,1 triliun per 29 Februari 2024. Nilai tersebut sekitar 60,3% dari total pagu yang disiapkan negara yang sebesar Rp38,3 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, total realisasi pemilu tersebut disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp21,2 triliun dan melalui kementerian/lembaga lain sebesar Rp1,9 triliun.

“Untuk tahun ini Rp38,3 triliun sudah direalisasikan Rp23,1 triliun ini artinya 60,3 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret 2024, Senin (25/3).

Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ani itu merinci, dana yang dialokasikan kepada KPU dan Bawaslu digunakan untuk pembentukan Badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan sarana IT pemilu.

Kemudian, untuk Honorarium Pengawas Adhoc, Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara, Penawasan Logistik, Operasional Pengawas Adhoc, Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu.

Sedangkan, dana yang dialokasikan ke kementerian/lembaga lain sebesar Rp1,9 triliun digunakan untuk, Pengamanan Pemilu oleh TNI/Polri, Pemenuhan Almatsus Pengaman Pemilu, Operasi Keamanan Siber dan Event Pemilu, dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Lebih lanjut, digunakan untuk Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu.

Untuk diketahui, Pemerintah telah mengalikasikan Anggaran Pemilu dari 2022 sampai 2024 sebesar Rp71,3 triliun. Pada 2022 realisasi anggaran mencapai Rp3,1 triliun, 2023 mencapai Rp29,9 triliun dan pada 2024 dianggarkan sebesar Rp38,3 triliun.