Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 triliun. Capaian tersebut baru sekitar 7,6% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang sebesar Rp496,8 triliun.

Bendahara Negara itu menjelaskan, dari total realisasi anggaran tersebut disebarkan melalui Kementerian/Lembaga senilai Rp22,6 triliun. Sedangkan sisasnya yakni sebesar Rp14,3 triliun disebesarkan melalui Non-Kementerian/Lembaga dan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp0,9 triliun.

“Senilai Rp22,6 triliun untuk Kemensos, Rp12,8 triliun di antaranya kepada PKH 10 juta KPM dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Maret 2024, Senin (25/3).

Lebih rinci, wanita yang akrab disapa Ani itu memaparkan bahwa, ia juga menyalurkan anggaran tersebut melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp88,6 miliar, yang dialokasikan untuk bentuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi 10,3 juta peserta. Lalu, kepada Badan Nasional Penanggulangan Banjir (BNBP) senilai Rp0,8 miliar untuk pelaksaaan tanggap darurat bencana.

Sebagai catatan, realisasi perlinsos termasuk juga bansos melalui program PIP, KIP kuliah dan bantuan iuran PBI JKN.

Di sisi lain, anggaran yang disebarkan melalui Non-Kementerian/Lembaga senilai Rp14,3 triliun yang dialokasikan untuk subsidi energi yakni BBM, LPG dan listrik senilai Rp14,3 triliun dan subsidi non energi untuk skema subsisi resi gudang sebesar Rp0,4 miliar.

Kemudian, melalui TKD sebesar Rp0,9 triliun diakolasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp0,9 triliun untuk 903,9 ribu KPM.