Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto secara terang dan jelas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) untuk mempengaruhi hasil Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, abuse of power oleh Presiden Jokowi mulai terlihat jelas saat mengintervensi keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi,” ucap Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (21/3).

Penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi dilakukan melalui iparnya, Hakim MK, Anwar Usman yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK. Hasilnya, sebagian hakim dapat dipengaruhi hingga akhirnya meloloskan putusan 90 yang memungkinkan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres.

Pengaruh Jokowi disebutkan terasa dari hulu ke hilir melalui campur tangan aparatur negara yang seharusnya netral selama Pemilu. Hasto mengatakan, salah satu pihak yang paling campur tangan di hilir adalah pihak kepolisian.

Tingkah oknum-oknum polisi dalam mengintimidasi masyarakat tidak hanya menurunkan derajat institusi Polri di mata masyarakat, tapi juga membuat kedudukan mereka dipertanyakan.

“Ranah institusi yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga,” lanjut Hasto.

Meski telah secara terang dan jelas mengatakan Jokowi telah melakukan abuse of power, Hasto mengaku PDIP tidak secara langsung memberikan sanksi kepada kadernya tersebut.

“Sanksi terbesar itu adalah dari rakyat dan itu waktunya gak bisa hari ini dan detik ini. Itu gak bisa ditentukan oleh waktu,” kata Hasto saat dimintai keterangan tambahan usai konferensi pers.

Hasto mengatakan, kebenaran dari perspektif politik tidak bisa diukur hanya dari yang saat ini terjadi. Tapi, harus juga dilihat dari rekam jejak yang ditinggalkan.

“Apakah seseorang akan benar-benar akan membuat legacy bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang menjadi keyakinan kami,” lanjut Hasto.

Ia menegaskan, PDIP meyakini, Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari nilai-nilai yang baik, dari perjuangan dan nilai-nilai spiritualitas.

“Kalau kita biarkan ini semuanya, ya apa gunanya pelajaran budi pekerti, apa gunanya suatu pelajaran kepada anak-anak kita untuk mengikuti proses dan mencapai prestasi terbaik dengan proses itu,” tegas Hasto.

Ia mengatakan, nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukan Indonesia perlu dipertanyakan jika masyarakat membiarkan konstitusi dikhianati.

Hasto menegaskan, untuk menjaga konstitusi dan demokrasi, seluruh partai pengusung Ganjar-Mahfud telah menetapkan sikap dan sepenuhnya mendorong langkah paslon 03 untuk memasukkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).