Jakarta,Gatra.com - Saksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Al Munardin mempertanyakan alasan proses rekapitulasi di Provinsi Jawa Barat (Jabar) berjalan dengan lambat.

KPU Daerah (KPUD) Jabar baru mengikuti rapat pleno rekapitulasi nasional sehari jelang batas akhir. Dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, Jabar termasuk yang paling terakhir ikut rapat pleno.

Diketahui, tenggat waktu rekapitulasi suara nasional jatuh pada Rabu, (20/3).

"Kenapa Jabar baru kelar mepet dibanding provinsi lainnya yang ada di Jawa, padahal posisinya dekat Jakarta," kata Munardin dalam rapat pleno di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

Menanggapi pernyataan itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni meminta maaf atas lambatnya proses rekapitulasi di Jabar.

Dia kemudian menjelaskan sejumlah faktor yang menjadi penyebab rekapitulasi di Jabar berjalan lambat.

"Pertama, Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah DPT terbesar. Juga terbesar dijumlah TPS nya, kami punya 140.457 TPS. Hampir kurang lebih 35 juta pemilih di Jabar," ujar Ummi.

"Kami punya banyak daerah pemilihan, sebelas DPR RI, 15 untuk DPRD provinsi, dan 53 dapil untuk DPRD kabupaten/kota," lanjutnya.

Ummi menuturkan, dibandingkan tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah TPS. Pada pemilu sebelumnya, KPU Jabar hanya merekapitulasi kurang lebih 138.000 TPS.

"Hari ini kami rekapitulasi untuk 140 ribu lebih TPS," ucap dia.

Faktor kedua, KPU Jabar menyebut, ada beberapa kabupaten dan kota yang harus ditinjaklanjuti terkait dengan sidang cepat atas putusan Bawaslu.

Lebih lanjut, Ummi memastikan jajaran KPU Jabar yang terdiri dari 1,3 juta anggota sudah bekerja dengan profesional.

"Ketiga, kami secara simultan melaksanakan untuk Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi kami harus menginformasikan adalah punya satu TPS di satu kecamatan terbesar se-Indonesia, 1.222 TPS. Kemarin di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan ini sudah menggunakan tujuh panel dengan dua shift," imbuh Ummi.

Sebagaimana diketahui, penetapan hasil Pemilu 2024 masih menunggu rekapitulasi terhadap empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan.