Jakarta, Gatra.com - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa, pihaknya tengah mempercepat proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menurut Bahlil, PP Nomor 96 tahun 2021 nantinya akan menambah kepastian investasi yang berkelanjutan. Bahlil menambahkan, proses negosiasi antara Indonesia dengan Freeport akan diselesaikan saat PP 96 tahun 2021 tersebut terbit.

“Jadi PP 96.2021 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian dan percepatan dalam rangka memberikan kepastian investasi yang berkelanjutan apalagi gede,” kata Bahlil Bahlil dalam konferansi pers prospek investasi pasca pemilu 2024 di Kantor BKPM, Jakarta pada Senin (18/3).

Menurut Bahlil, nantinya ketika PP tersebut selesai dan negosiasi selesai, maka Freeport bukan lagi milik asing, melainkan milik negara. Hal tersebut lantaran saham Indonesia di Freeport berpotensi akan meningkat menjadi 61%.

“Maka potensi penambahan saham Freeport untuk Indonesia yang sekarang sudah 51 persen, ke depan itu meningkat menjadi 61 persen. Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, tetapi milik kita karena saham kita sudah 61 persen,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan bahwa, penyesuaian yang dilakukan dalam PP nomor 96 tahun 2021 tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik pada satu perusahaan saja. Namun, pihaknya akan menerapkan asas perlakukan sama rata atau equal treatment.

“Ini tidak untuk diperlakukan kepada spesifik kepada suatu perusahan atau dua perusahaan, semua perusahaan kita bikin equal treatment. Salah satu diantaranya Freeport,” jelasnya.