Jakarta, Gatra.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/3). Pertemuan keduanya berlangsung tertutup.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengatakan, pertemuan antara Kapolri dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas tentang peningkatan hubungan kerja sama dalam menyelesaikan tugas kenegaraan.
Menurut Sandi, pertemuan kedua pucuk pimpinan tersebut bersifat audiensi biasa yang dilakukan oleh pejabat baru.
“Audiensi biasa sebagai pejabat baru, untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Polri dengan Kementerian ATR/BPR,” kata Sandi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/3).
Sandi menyebutkan, dalam pertemuan tersebut membahas terkait target menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan yang masih tersisa pada tahun 2024.
“Supaya targetnya terpenuhi di tahun ini juga,” katanya.
Sebelumnya, agenda pertemuan AHY dengan Kapolri diinformasikan ke media oleh Humas Kementerian ATR/BPN pada pukul 16.00 WIB.
Namun, hingga kedatangan AHY di Mabes Polri sekitar pukul 16.00 WIB, awak media yang sudah menunggu sejak siang tidak dapat meliput pertemuan antara kedua pejabat tersebut.
Hingga AHY dikabarkan telah meninggalkan Mabes Polri pukul 16.54 WIB, pihak Divisi Humas Polri menginformasikan bahwa pertemuan berlangsung tertutup dan tidak ada kegiatan doorstop dengan wartawan.
Sebelumnya, pada hari yang sama AHY juga melakukan kunjungan dan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan dengan Jaksa Agung, AHY juga meneruskan arahan prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait urgensi penuntasan isu pertanahan yang berkaitan langsung terhadap progres pembangunan infrastruktur, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Keduanya kemudian melangsungkan pertemuan tertutup selama satu jam.
AHY mengaku bahwa pertemuan dengan Kapolri dan Menhan adalah untuk berkomunikasi sekaligus berkoordinasi mengenai masalah pertanahan.