Yogyakarta, Gatra.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan sejumlah langkah untuk merespons tingginya harga beras akhir-akhir ini. Mulai dari mengendalikan stok beras hingga meminta warga meminimalkan sisa makanan.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan "High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY" di Yogyakarta, Selasa (27/2).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim mengatakan, mengenai isu terkini yakni soal harga beras yang melambung tinggi, BI DIY merekomendasikan langkah mitigasi yang bersifat seasonal atau musiman.

Langkah pertama, menurut dia, dengan mengedukasi masyarakat untuk meminimalkan sisa makanan dan belanja bijak. “Selanjutnya, kita bisa memperkuat kerja sama antar daerah intra provinsi untuk panen raya beras yang diperkirakan berlangsung pada bulan Maret," ujar Ibrahim dalam keterangan resmi Pemda DIY.

Ia juga menyebut pentingnya penguatan data dan pemanfaatan digitalisasi melalui website TPID DIY untuk monitoring pasokan dan harga beras secara real time. "Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar,” paparnya.

Ibrahim menambahkan, guna menghadapi Ramadhan dan Idulfitri 2024, BI DIY merekomendasikan pengendalian inflasi yang bersifat seasonal dan struktural. Mitigasi seasonal dengan memperkuat data dan informasi terkait pasokan, serta optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar, terutama H-7 dan H+7 hari raya.

“Untuk mitigasi struktural, rekomendasi kami adalah memfasilitasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan, membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan/lahan tidur, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam distribusi komoditas pangan utama,” paparnya.

Adapun Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X menyatakan masalah tingginya harga beras membutuhkan upaya jangka pendek dan jangka panjang.

“Saat ini, isu harga dan ketersediaan beras menjadi trending topic masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang, guna mengantisipasi dan mengendalikan stok beras, baik di sisi hulu dan hilirnya,” katanya.

Ia menuturkan, untuk mencapai stabilitas perekonomian di DIY menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, beberapa visi yang perlu dilakukan di antaranya, melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; mengendalikan inflasi kelompok volatile food dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang; serta menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek.

“Selanjutnya, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan; memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi; dan juga memperkuat sinergi TPI Pusat, TPID DIY dan TPID Kabupaten/Kota,” paparnya.

Menurutnya, DIY telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Penurunan inflasi dari 6,49% pada tahun 2022, menjadi 3,17% di tahun 2023, dan pencapaian deflasi sebesar -0,02% di awal 2024, adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan upaya kita bersama,” ujarnya.