Den Haag, Gatra.com - Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda mulai membuka sidang selama seminggu mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina, dengan lebih dari 50 negara akan menyampaikan pidato kepada para hakim.

Reuters, Senin (19/2) melaporkan, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki akan berbicara pertama dalam proses hukum di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda.

Pada tahun 2022, Majelis Umum PBB meminta pengadilan memberikan pendapat yang bersifat nasihat, atau tidak mengikat, mengenai pendudukan.

Meskipun Israel telah mengabaikan pendapat seperti itu di masa lalu, mereka dapat menambah tekanan politik atas perang yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah menewaskan sekitar 29.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, sejak 7 Oktober.

Di antara negara-negara yang dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam dengar pendapat tersebut adalah Amerika Serikat – pendukung terkuat Israel, Tiongkok, Rusia, Afrika Selatan dan Mesir. Israel tidak akan melakukannya, meskipun telah mengirimkan observasi tertulis.

Dengar pendapat tersebut merupakan bagian dari upaya Palestina untuk meminta lembaga hukum internasional memeriksa tindakan Israel, yang menjadi lebih mendesak sejak serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang, dan respons militer Israel.

Hal ini juga terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai serangan darat Israel terhadap kota Rafah di Gaza, tempat perlindungan terakhir bagi lebih dari satu juta warga Palestina setelah mereka melarikan diri ke selatan, wilayah kantong tersebut untuk menghindari serangan Israel.

Israel merebut Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur – wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara – dalam perang tahun 1967. Mereka menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, namun, bersama dengan negara tetangganya Mesir, masih mengontrol perbatasannya.

Ini adalah kedua kalinya Majelis Umum PBB meminta pendapat penasihat ICJ, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, terkait wilayah Palestina yang diduduki.

Pada bulan Juli 2004, pengadilan memutuskan bahwa tembok pemisah Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional dan harus dibongkar, meskipun tembok tersebut masih berdiri hingga saat ini.

Para hakim kini diminta untuk meninjau “pendudukan, pemukiman dan aneksasi Israel...termasuk tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan penerapan undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.”

Sejak tahun 1967, Israel telah memperluas permukiman Yahudi di Tepi Barat secara besar-besaran – sebuah tindakan yang menurut warga Palestina membahayakan pembentukan negara Palestina yang layak. Mereka juga telah mencaplok Yerusalem Timur dalam sebuah tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar negara.

Majelis Umum juga meminta panel beranggotakan 15 hakim ICJ untuk memberikan nasihat tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut “mempengaruhi status hukum pendudukan” dan konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan PBB dari status ini.

Proses pemberian pendapat penasihat ini terpisah dari kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan ke Pengadilan Dunia terhadap Israel, atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Gaza. Pada akhir bulan Januari, ICJ memerintahkan Israel untuk melakukan segala daya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza.

Menurut ICJ, hasil dari pendapat penasehat tersebut tidak akan mengikat secara hukum namun akan memiliki “bobot hukum dan otoritas moral yang besar.”