Jakarta, Gatra.com - Hasil pantauan lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu Omong-Omong Media menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses pemilu. Founder Omong-Omong Media & OM Institute, Okky Madasari mengatakan bahwa pihaknya telah memantau sejak sepekan sebelum pemilu di total enam provinsi.

"Menjelang coblosan, kepala desa hingga kepala RT, RW, sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk memilih satu paslon tertentu, bahkan caleg tertentu," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid, Sabtu (17/2).

Pihaknya juga menemukan adanya praktik politik uang di beberapa pesantren. Terdapat bujukan dari kepala pesantren terhadap santri dengan menjanjikan uang sejumlah beberapa ratus ribu hingga satu juta rupiah untuk memilih satu paslon tertentu.

"Insentif dan uang inilah yang membuat pemilih memutuskan plihannya," katanya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengkondisian sebelum hari H sangat menentukan bagaimana pemilih akhirnya menggunakan suaranya. Dari hasil penelitiannya, beberapa alasan pemilih salah satu paslon yakni 02, adalah karena adanya arahan dari atas, takut bansos dihentikan, hingga keinginan masyarakat untuk mendapat makanan gratis.

Fenomena ini masih menunjukkan bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa benar-benar melihat gagasan dari calon. Padahal seharusnya diseminasi gagasan dan ide harus sampai ke masyarakat luas, ke grassroot yang memiliki suara mayoritas sehingga pertimbangan memilih tidak melulu soal bansos atau politik uang.

Ia turut menyinggung peran petugas KPPS. Bagaimana menjaga netralitas anggota KPPS dalam menjaga suara pemilih juga harus benar-benar dilihat. Dalam salah satu contoh kasus yang ia utarakan, pengarahan memilih calon tertentu pada lansia yang ditemani anggota KPPS banyak terjadi.

"Pengarahan lansia, mereka tidak mendapat informasi, tidak mendapat hak secara otonom. Akhirnya petugas KPPS yang mengarahkan mereka memilih paslon tertentu," ungkapnya.

Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu berjalan dengan seadil-adilnya menjadi ternodai. Bahkan hal mendasar ketidak siapan penyelenggara pemilu pun terjadi di Makassar. Beberapa TPS menunda pelaksanaan pemilu karena surat suara yang tertukar.

"Ini membuat kita bertanya-tanya, kalau surat suara saja bisa tertukar, bagaimana persiapan KPU dan semua sistem pemilihan umum, supaya bisa make sure pemilu berjalan sepenuhnya? Ini menunjukkan ketidak siapan penyelenggaraan pemilu," ujarnya.