Jakarta, Gatra.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV-2023 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada akhir kuarta IV-2023 tercatat sebesar US$407,1 miliar, atau tumbuh sebesar 2,7% secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada kuartal IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah.

“Posisi ULN meningkat dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya (kuartal III-2023 yang tumbuh 0,02 persen yoy,” kata Erwin dalam keterangan resmi pada Kamis (15/2).

ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal IV-2023 sebesar US$196,6 miliar atau tumbuh 5,4% (yoy). Nilai tersebut meningkat dari pertumbuhan 3,3% (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 23,7% dari total ULN pemerintah, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 18,9%, Jasa Pendidikan 16,6%, Konstruksi 14,1%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 9,7%.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir kuartal IV-2023 tercatat sebesar US$197,0 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9% (yoy). Nilai tersebut melanjutkan kontraksi pada kuartal III-2023 sebesar 3,5% (yoy).

Adapun, kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4% (yoy) dan 1,8% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan yakni Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9% terhadap total ULN swasta. 

Menurut BI struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6% dari total ULN.