Jakarta, Gatra.com - Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP), Muhammad Yusrizki Muliawan dituntut 4 tahun dan 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Kominfo BAKTI.

Jaksa menilai, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Yusrizki bersama dengan terdakwa lainnya telah terbukti menyebabkan kerugian negara hingga sebesar Rp8.037.085.133.795,52.

“Menyatakan terdakwa Muhammad Yusrizki Muliawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan tindak pidana korupsi,” ucap jaksa saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).

Jaksa meyakini, terdakwa Yusrizki patut dituntut sesuai dakwaan primer, pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU nomor 1 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas tindakannya, Yusrizki dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dengan denda sebesar Rp500 juta. Jika Yusrizki tidak membayar denda ini, Jaksa menuntut agar ia mendapat pidana tambahan berupa pidana 6 bulan penjara. Selain itu, Yusrizki juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp61.179.000.000,00 (enam puluh satu miliar dan seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Jaksa menjelaskan, Yusrizki melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan uang sebesar Rp4.779.000.000. Untuk itu, angka total uang pengganti patut dikurangi.

Meski demikian, Jaksa menuntut, jika Yusrizki tidak dapat membayarkan uang pengganti, harta benda akan dilelang untuk menutupi kekurangan yang ada. Tapi, jika masih belum mencukupi, Yusrizki dituntut pidana tambahan berupa kurungan penjara selama 2 tahun dan 3 bulan.

Dalam persidangan ini, Yusrizki dituntut terlebih dahulu dari terdakwa Windi Purnama yang disidangkan bersama-sama. Namun, untuk saat ini, agenda sidang Windi Purnama masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan ahli.

Patut diketahui, dalam proyek BTS 4G, Yusrizki dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hingga sebesar USD 2,5 juta dan Rp84,1 miliar.

Sementara itu, Windi Purnama atas perintah Irwan Hermawan dan Galumbang Menak Simanjuntak dinilai telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan mengalirkan dana sebesar Rp243 miliar. Windi pun menerima fee sebesar Rp 750 juta untuk membantu pengaliran dana tersebut.

Atas tindakannya, Windi Purnama didakwa melanggar pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.