Kuala Lumpur, Gatra.com - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono memberikan tanggapan tegas terkait video beredar yang menuduh intelijen terlibat dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Hermono menegaskan bahwa jika ada pihak eksternal yang mencoba mengintervensi, keputusan tetap berada di tangan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

"Kalaupun ada pihak luar yang mencoba melakukan intervensi, kan kembali PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), mau enggak diintervensi?" tegas Hermono dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (14/2).

Dalam pernyataannya di KBRI Kuala Lumpur, Hermono menjelaskan bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Kuala Lumpur dilakukan berdasarkan hasil rapat Pleno PPLN, melibatkan perwakilan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur. Bukan seperti dalam video berdurasi satu menit sembilan detik yang menyebutkan ada intervensi intelijen dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Kuala Lumpur.

"Lalu bagaimana mau mengintervensinya?" imbuh Hermono.

Ia menekankan bahwa PPLN terus menjaga integritasnya. Apapun semisal ada tekanan dari pihak yang memiliki kepentingan.

"Kan ada Pakta Integritas," kata dia.

Dalam konteks menjaga netralitas Perwakilan RI selama Pemilu 2024, Hermono menegaskan bahwa KBRI Kuala Lumpur telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur agar dapat menjalankan tugasnya tanpa kendala. KBRI menyediakan tempat, data pendukung, berkoordinasi dengan aparat setempat, termasuk Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan polisi.

Hermono juga merinci bahwa KBRI secara rutin mengundang partai politik dan organisasi masyarakat untuk berdiskusi, menjelaskan kendala yang mereka hadapi, dan memastikan bahwa semua permasalahan diselesaikan secara transparan di dalam Wisma Duta.

Dubes Hermono memastikan bahwa proses Pemilu di Malaysia berlangsung sesuai dengan mekanisme yang berlaku, menepis isu-isu hoaks terkait intervensi intelijen.

Sementara itu, Ketua PPLN Kuala Lumpur, Omar Faruk, menyampaikan bagaiamana antusiasme warga negara Indonesia (WNI) dalam mencoblos di Malaysia, hingga situasi WNI di kawasan WTC membeludak.

"Betul bahwa pemilu di Kuala Lumpur diselenggarakan Minggu, 11 Februari 2023 di WTC," kata Omar Faruk.

Dalam sebuah video di media sosial, terlihat WNI memadati kawasan pusat pemungutan suara di WTC, mencerminkan partisipasi yang tinggi.

Pemilu di lokasi tersebut pun berlangsung lancar. Meski beredar video hoaks terkait Pemilu, Omar Faruk dengan cepat merespons, menegaskan bahwa video tersebut berisi tuduhan tidak berdasar.

"Video-video yang beredar dan viral di media sosial terkait dengan isu pencurian surat suara, penyuapan pihak POS Malaysia untuk mendapatkan surat suara dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam memanipulasi Pemilu tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2024. PPLN juga secara intens melakukan komunikasi dengan KPU RI serta telah mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di media sosial tersebut," imbuh Umar.

KBRI dan perwakilan Indonesia di luar negeri berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi, memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan adil di seluruh wilayah tugas mereka.