Jakarta, Gatra.com - Mahasiswa dari berbagai elemen yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi pernyataan sikap di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Kamis (8/2). Aksi ini merupakan mimbar bebas bertajuk “Kembalikan Marwah Demokrasi”.

Menurut pantauan Gatra.com, massa mulai berdatangan sekitat pukul 13.30 WIB dan membawa poster spanduk bertuliskan “Politik Gentong Babi Ala Jokowi” dan gambar Jokowi yang sedang menggendong gentong berisi babi. Aksi pernyataan sikap dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagus Hadikusuma mengungkapkan bahwa, Presiden Jokowi secara terang-terangan menggunakan bantuan sosial (bansos) sebagai alat penunjang elektabilitas.

“Bansos itu dianggap sebagai bantuan yang lahir dari empati atau simpatinya Jokowi terhadap masyarakat Indonesia,” kata Bagus dalam konferensi pers di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (8/2).

“Jokowi hadir memainkan politik gentong babi itu untuk apa? Untuk menjaga loyalitas konstituen untuk apa? Untuk melihat bahwa Jokowi seperti ratu adil yang hadir di masyarakat miskin, di masyarakat miskin kota, masyarakat miskin desa, nelayan, petani,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bagus juga menegaskan bahwa mereka bukan bagian dari partisan politik, dan tidak ikut campur terhadap partisipan politik. Mereka hadir sebagai independensi intelektual wakil dari rakyat.

“Kami di sini bersama guru-guru besar kami yang kami hormati, kalau di sini kami mahasiwa, guru besar, dosen-dosen aktivis akademika, kami dibilang partisan politik sama saja mereka yang mengangkat narasi tersebut memperkosa, mengkebiri intelektualitas kami, intelektualitas guru-guru besar kami, yang secara umum, yang secara ilmuan disiplin kami nemahami betul,” pungkasnya.

Adapun, kelima tuntutan BEM SI kepada Presiden Jokowi tersebut yakni:

1. Presiden mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka karena Jokowi telah merusak marwah demokrasi serta berhenti melakukan tindakan kesewenang-wenangan pada Pemilu 2024 dan fokus menuntaskan janji politiknya.

2. Mendesak seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai telah gagal menjaga kenetralan dan kekondusifan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

3. Meminta Ketua KPU untuk mundur dari jabatannya karena telah terbukti berkali-kali melanggar etik karena dikhawatirkan akan intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu ke depan.

4. Meminta agar para kepala daerah (menteri, gubernur, bupati, wali kota), DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kepala desa agar tetap menjunjung Etika Demokrasi dan Etika Kepantasan dalam setiap tingkah lakunya.

5. Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya serta mengawal keberjalanan Pemilu tahun 2024 dan melawan segala bentuk kecurangan yang terjadi.