Jakarta, Gatra.com- Semangat boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel semakin kuat di Indonesia. Aksi boikot sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina ini dinilai sejalan dengan amanat konsitusi.

Tak heran, tiga pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dipastikan berkomitmen mendorong boikot. Terkait dukungan kepada perjuangan Palestina ini, Ketua Dewan Penasehat DPP Jaringan Santri Indonesia (JSI), Marzuki Alie menegaskan semua pasangan calon  pasti berkomitmen menegakkan konstitusi.

“Konstitusi kita jelas, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Komitmen itu harus ditaati oleh seluruh pemimpin Indonesia.  Semua presiden Indonesia taat konstitusi dan perjuangan Palestina selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah RI,” kata Marzuki Alie, saat tampil dalam acara dialog tim pendukung atau relawan Capres-Cawapres dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (6/2).

Baca juga: Apindo Tanggapi soal Aksi Boikot Produk Israel

Acara dialog bertema "Komitmen Capres-Cawapres Terhadap Aksi Boikot Produk Terafiliasi Israel" ini merupakan kolaborasi Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas) dan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI). “Apabila pemerintah tidak melaksanakan itu, artinya pemerintah melanggar konstitusi. Pak Jokowi yang sekarang jadi presiden jelas dukungannya pada Palestina dan jelas menyatakan sikap melarang shipping line Israel berlabuh di pelabuhan Indonesia,” katanya.

Tapi, menurut Marzuki, yang namanya pengusaha, mereka bisa akal-akalan menggunakan kapal dengan bendera lain, dan kontainernya tetap bisa masuk ke Indonesia. Contoh yang diberikan Marzuki  ini secara tepat menggambarkan upaya sebagian bisnis produk terafiliasi Israel yang sibuk membantah kalau mereka terkait Israel, berganti nama, hingga rajin mengirimkan donasi ke Palestina melalui organisasi dan lembaga Islam di Jakarta.

Marzuki mengatakan, sejauh ini apa yang sudah dilakukan terkait boikot produk terafiliasi Israel sudah bagus, tapi harus dilakukan secar lebih masif. Fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 tentang imbauan umat islam untuk menghindari penggunaan produk terafiliasi Israel dan merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah tegas, perlu lebih disebarluaskan.

“MUI harus diajak mensosialisasikan fatwa itu dalam bentuk yang sederhana melalui media sosial. Luar biasa, banyak yang bisa disebarluaskan,” kata Marzuki.

Baca juga: Solidaritasnya Muslim di Timur Tengah dan Malaysia Memboikot 'Produk Israel'

Dikatakannya, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sebenarnya mudah diajak ikut berjuang dengan alasan jihad dan alasan emosional lainnya, apalagi diperkuat fatwa. “Yang terpenting sekarang bagaimana terus mensosialisasikan Fatwa MUI,   sehingga masyarakat mudah mendengar dan memahami," katanya.

Dengan demikian, lanjut dia, gerakan boikot yang sedang digalang bisa mendorong momentum  kecintaan terhadap produk-produk Indonesia,” katanya. Ia mengatakan, sebenarnya sejumlah produk Indonesia sudah mendunia.

Hanya memang masalah kemasan dan pengelolaan masih perlu ditingkatkan. “Cintailah produk-produk kita ini kalau kita mau berbuat. Kalau tidak…, kita akan digilas oleh produk-produk asing. Komitmen ni yang paling penting, komitmen,” katanya.

Marzuki menekankan pentingnya peran  civil society dalam gerakan boikot dan  harus bergerak secara masif. Masyarakat yang mengkonsumsi produk-produk terafiliasi Israel adalah masyarakat menengah atas, katanya. “Harus ada usaha kita memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu menyakiti hati mayoritas masyarakat Indonesia,” kata Marzuki.

Penting dan strategisnya para Capres-Cawapres memberikan komitmen serius untuk mendukung aksi boikot ini juga diingatkan oleh Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan. Karena komitmen tersebut juga nantinya akan berdampak pada terdongkraknya produk-produk nasional.

Baca juga: MUI Imbau Masyarakat Hindari Penggunaan Produk Terafiliasi Israel

“Seluruh umat muslim Indonesia, termasuk para Capres-Cawapres harus ikut berjuang membela dan mendukung Palestina merdeka,” kata Direktur Eksekutif YKMI, Ahmad Himawan.  

"Sebagai masyarakat muslim, kami meyakini cinta tanah air adalah sebagian dari iman,” kata Ahmad. “Dengan gerakan boikot terhadap produk asing yang terafiliasi Israel dan dengan  mendorong masyarakat muslim untuk menggantinya ke produk lokal adalah sumbangsih kami sebagai umat Muslim," katanya.

Ahmad mengatakan, YKMI bisa berperan aktif dengan melakukan edukasi,  advokasi dan sosialisasi ke konsumen Muslim untuk terus melanjutkan boikot terhadap produk-produk terafiliasi Israel.

Mengenai  isu “Palestina Washing”  di mana sejumlah produk terafiliasi Israel berkilah kalau mereka tidak saling terkait, Ahmad mengatakan YKMI akan terus melakukan pemantauan. “YKMI akan melihat lagi sejauh mana mereka menghindar, apakah mereka ganti kulit, ganti merek, tetap kita pantau. YKMI akan bentuk tim, kerja sama dengan Gerbang Pronas dan lembaga-lembaga lain,” katanya.

Ia menekankan bahwa jangan sampai masyarakat dibodohi oleh produk-produk asing yang mengaku produk nasional melalui iklan-iklan yang sekarang tayang dengan masif di televisi maupun media sosial. Lalu memberikan bantuan untuk mengambil hati masyarakat Indonesia,” katanya.

Senada dengan YKMI, Ketua Gerakan Kebangkitan Produk Nasional (Gerbang Pronas), Fuad Adnan, mengatakan, “Kita minta komitmen Capres sebagai pemicu agar dukungan boikot ini terus bergema. Nanti kita amplifikasi agar bisa didengar oleh masyarakat,” jelasnya.

Komitmen ini penting, menurutnya,sebab sikap dan tindakan (boikot) ini mewakili kepentingan umat Muslim Indonesia untuk menekan Israel dan membela kepentingan Palestina. "Bagi umat Islam, tindakan ini juga bagian dari keimanan,” kata Fuad.

Tak urung, Fuad menyoroti sejumlah produk terafiliasi Israel yang  berganti baju atau  berganti nama. Menurutnya, itu sama saja dengan pengelabuan masyarakat.

“Mengeluarkan bantahan (terafiliasi Israel) sambil mengirim donasi ke Palestina, Itu juga sebuah pengelabuan,” katanya. “Mereka mengirim donasi, itu sama sekali tidak bisa mengganti kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan,” jelasnya.