Jakarta, Gatra.com- Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman merespons soal pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait TNI-Polri dan ASN. Ia menilai pernyataan Megawati tendensius karena sampai saat ini TNI dan Polri berkomitmen menjaga netralitas.

Dudung mengatakan, Megawati seharusnya menyebutkan semua aparat penegak hukum di Indonesia untuk menjaga netralitas, termasuk juga BIN. Megawati, katanya, tidak menyinggung soal netralitas BIN.

"Kemarin enggak dibilang juga kok BIN nya kok netral, harusnya bilang juga dong BIN juga netral," ucapnya.

​​​​​​Baca juga: Debat Capres Terakhir yang Kurang Gereget

Saat ditanyai apakah BIN tidak netral, Dudung menjelaskan kenyataan tersebut soal pakta integritas Kabinda Papua. Dirinya melanjutkan bahwa belum ada bukti bahwa TNI-Polri tidak netral.

"Pernyataan tentang kabinda itu salah satu, itu darimana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong, kan begitu kan. Kalau TNI-Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya, ya. Saya yakin TNI-Polei nggak usah takut," sebutnya.

Lantas, dudung mengingatkan kepada seluruh personel TNI dan Polri agar tak mendengarkan tuduhan yang dilayangkan oleh Presiden ke-5 RI tersebut. 

"Jadi, pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius menurut saya, tuduhan yang tidak berdasar, ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Menurut saya TNI-Polri tidak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu, yakini aja bahwa kita netral, gitu," kata Dudung di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2).

Baca juga: Ganjar Sebut Program Makan Siang Prabowo-Gibran Terlambat untuk Cegah Stunting

Ia menilai, sejauh ini TNI-Polri masih bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni menjaga netralitasnya di dalam pesta demokrasi lima tahunan. "Ya kalau setahu saya sampai saat ini pun TNI maupun Polri masih berkomitmen menjaga tentang netralitas,ya," tegasnya.

Dia mengingatkan aparat memiliki keyakinan, karena mereka punya sapta marga, sumpah prajurit, dan wajib TNI dan Tribrata. "Tidak ada lah kalau misalnya ada ketidaknetralan, dan saya yakin pimpinan TNI maupun Polri, ya kalau ada anak buahnya yang tidak netral pasti dia bertindak tegas, karena dia sudah tahu aturan ketentuan dan pokoknya tanggungjawabnya sebagai TNI/Polri," ungkap Dudung.

Sebelumnya, Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan kepada aparat penegak hukum khususnya TNI-Polri agar tidak melakukan intervensi kepada rakyat Indonesia pada pemilu 2024 nanti.

“Ingat, hei polisi jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyatku. Emang polisi iku sopo yo, Panglima iku sopo yo. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya Pemilu,” ujar Megawati saat pidato di acara kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK, Sabtu (3/2).

Megawati juga memberikan peringatan kepada aparatur sipili negara (ASN) untuk bersikap netral. Sebab, ketidaknetralan sudah terjadi ke beberapa kader PDIP jelang pemilu 2024.

Baca juga: ​​​Prabowo : Saya Tidak Ikut Paham Neolib, Pemerintah Bukan Hanya Regulator Tapi Pelopor

Semisal kasus yang menyeret Jubir TPN Aiman Witjaksono terkait dugaan tudingan aparat tidak netral. Sampai, Ketua DPC PDIP Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih yang bersitegang dengan sejumlah pria membahas aksi spanduk pemuda yang kritik Jokowi.

“Kamu sama polisi, sama aparatlah, sama panglima lah, sama ASN-lah jangan sekali kali lagi mulai hari ini betul ndak? Kalau dia mau datang, ibu aja udah hmmm hmm, enggak usah ibu rangkul aja, pangkat lo apa sih? Jenderal?” kata Megawati.

Kemudian, Megawati juga menjelaskan kalau sejatinya dia pernah menjabat sebagai Presiden RI yang kelima, saat itu menjadi panglima tertinggi di Indonesia. Sehingga, dia memperingati agar para aparat penegak hukum tetap netral jangan sampai melakukan intervensi.