Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo mendapat kritik dari beberapa pengajar hingga guru besar yang mengklaim sebagai perwakilan dari perguruan tinggi terkait kekhawatiran mengenai kondisi demokrasi selama masa pemerintahannya. 

Terkait hal ini, Dosen Komunikasi Politik Pascasarjana Universitas Paramadina, Prabu Revolusi, memberi tanggapan mengenai terjadinya kritikan beberapa kampus terhadap Pak Jokowi di Jakarta, Senin, (5/2).

Menurutnya, kampus harus dipisahkan dari kondisi politik, ditambah ketika opini tersebut tidak atas sikap resmi dari kampus.

“Menurut saya, sangat tidak nyelop ketika kampus dicampur adukan dengan politik, apalagi tidak secara resmi mewakili kampus,” katanya.

Baca Juga: KH Ulil Albab Arwani Ingatkan Masyarakat agar Tidak Golput

Tidak hanya itu, tanpa sikap resmi, pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai opini pribadi atau sekumpulan orang yang kebetulan memiliki afiliasi dengan kampus tersebut.

“Jika memang gerakan gerakan itu mewakili kampus maka perlu ada lembaga yang resmi dari kampus untuk bisa menyatakan sikap dari kampus. Jika tidak maka ini bisa dikatakan sikap peperangan atau kumpulan perseorangan yang kebetulan memiliki afiliasi dari kampus tersebut,” katanya.

Menurutnya, tidak adil apabila pernyataan pribadi bisa dianggap sikap resmi dari kampus. Resiko lebih tinggi ketika pernyataan tersebut datang dari rektor atau pimpinan dari kampus tersebut.

“Rasanya tidak fair jika membawa nama nama kampus seakan seakan mewakili sikap resmi dari kampus tersebut apalagi rektor ataupun juga pimpinan dari kampus tersebut banyak yang memberikan sanggahan bahwa entah itu petisi atau pernyataan dianggap mewakili kampus,” bebernya.

Prabu Revolusi juga menegaskan bahwa dirinya sebagai pelajar dari salah satu kampus, dan juga kawan pengajar dari civitas unika lainnya tidak merasa terwakili oleh beberapa sifat kampus sebab masing masing memiliki opini politik pribadi.

“Saya sendiri adalah sebagai pengajar dari salah satu kampus di Indonesia dan saya tidak pernah merasa terwakili dengan sikap beberapa kampus tersebut saya tentu memiliki sifat politik sendiri demikian juga teman teman civitas unika lainnya,” katanya.

Pada akhir dari pernyataannya, Dosen Komunikasi Politik Pascasarjana Universitas Paramadina menegaskan bahwa pentingnya tidak membawa nama kampus apabila tidak ada pernyataan resmi dari kampus tersebut.

“Maka saran saya jangan bawa nama nama kampus jika mau memberi opini politik pribadi. Jangan mengatasnamakan kampus kecuali memang ada sikap resmi dari kampus,” sebutnya.

Forum Rektor Indonesia Deklarasi Pemilu 2024 Damai

Dalam upaya untuk menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Forum Rektor Indonesia telah mengambil tindakan penting dengan mengajukan permohonan agar Pemilu 2024 berjalan dengan kedamaian dan ketenangan. Pernyataan penting ini diumumkan dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, pada tanggal 3 Februari 2024, dihadiri oleh lebih dari seratus anggota dan pengurus forum.

“Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata salah satu perwakilan Forum Rektor Indonesia saat membacakan deklarasi Pemilu aman dan damai, seperti dalam keterangan yang diterima.

Seorang perwakilan dari Forum Rektor Indonesia, ketika membacakan pernyataan mengenai Pemilu yang aman dan damai, menekankan komitmen bersama untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari tindakan kekerasan atau provokasi yang dapat mengancam persatuan bangsa di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, sebagai pembaca deklarasi, mengkomunikasikan lima poin kunci yang dianggap esensial untuk mencapai tujuan tersebut.

Poin pertama adalah seruan kepada semua elemen masyarakat untuk sukses dalam Pemilihan Presiden tahun 2024 dengan cara yang aman dan harmonis.

Poin kedua menyatakan penolakan terhadap segala bentuk upaya provokasi yang dapat merusak persatuan dan tindakan yang merugikan proses demokrasi.

Poin ketiga mencakup seruan bersama untuk melawan penyebaran berita palsu (hoaks) dan pesan-pesan kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.

Poin keempat, Forum Rektor mengajak warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak tersebut sesuai dengan nurani mereka dan tidak memilih untuk golput.

Terakhir, poin kelima menegaskan bahwa universitas bukanlah tempat untuk memecah belah, tetapi harus menjaga lingkungan yang kondusif dan memberikan pendidikan kepada semua elemen masyarakat agar tercipta Pemilu yang transparan, adil, aman, dan harmonis.

Deklarasi ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat dari kalangan akademisi terhadap pemeliharaan demokrasi dan persatuan bangsa tetapi juga mengingatkan semua pihak tentang pentingnya berpartisipasi secara aktif dan positif dalam proses demokrasi.

Forum Rektor Indonesia, melalui inisiatif ini, berharap dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung jalannya Pemilu 2024 yang aman, damai, dan berintegritas.