Jakarta, Gatra.com - Ajakan pemilihan umum (pemilu) damai terus digaungkan berbagai pihak. Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan bahwa pemilu damai menjadi salah satu indikator dari pemilu yang demokratis.

"Pemilu damai merupakan indikator prinsipil dari pemilu demokratis. Tapi jangan by rekayasa, harus perdamaian natural, aktual, jangan sampai proses politik mencabik-cabik kita," ujarnya dalam diskusi bertajuk "Pemilu 10 Hari Lagi, Berpacu dalam Damai" yang digelar secara hybrid, Minggu (4/2).

Saat ini, ia menilai situasi di masyarakat jauh lebih tenang dibanding pemilu sebelumnya di mana masyarakat terpolarisasi. Masyarakat juga dilihatnya semakin matang dalam menghadapi pemilu kali ini.

Meskipun begitu, ia menyebut bahwa saling mengkritik tetap diperlukan dalam proses pemilu. Pemilu damai bukan berarti kesamaan pandangan dari masyarakat, melainkan perlu untuk saling mengingatkan dan bernegasi antar kandidat.

"Ini sah-sah saja, malah dianjurkan spaya masyarakat tahu mengapa dan kenapa seseorang harus dipilih atau tidak harus dipilih," lanjutnya.

Sebagai salah satu bagian dari demokrasi, kritik menjadi proses yang perlu dilalui masyarakat. Demokrasi yang ada kini, memfasilitasi adanya perbedaan ini melalui musyawarah dan dialog.

"Kalau semua sama, tidak perlu musyawarah. Tapi karena kita berbeda dari berbagai aspek, harus dirundingkan, semua punya kesempatan untuk menjelaskan perbedaan, bisa disebut mencari titik temu," paparnya.

Pemilu damai juga harus bergandengan dengan pelanggaran yang minim. Selain peran Bawaslu dan KPU, ini juga menjadi kewajiban masyarakat untuk memastikan pemilu berjalan sebaik-baiknya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sepakat bahwa pemilu damai harus bisa diwujudkan seluruh pihak. Kedamaian ini akan menjadi situasi mendasar yang dibutuhkan dalam berdemokrasi agar masyarakat bisa berpendapat dengan bebas tanpa perlu terintimidasi.

"Kenapa damai penting di pemilu, karena pemilu adalah momentum rakyat menggunakan hak pilih, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan sikap," pungkasnya.

Reporter: Ridhayanti