Jakarta, Gatra.com - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (IKA FH Unpad) secara tegas menyatakan netralitasnya menyikapi dinamika politik jelang Pemilu 2024. 

Ketua umum IKA Unpad Agus Imanuddin dan Sekretaris umum Chairul Sholeh menyatakan sikap netral organisaai dalam Pemilu 2024. 

“IKA FH Unpad menghormati pilihan atau preferensi politik pribadi masing masing alumni FH Unpad,” ujar Agus usai pelantikan Pengurus baru IKA FH Unpad di auditorium Gedung Perpustakaan Mochtar Kusumaatmaja, Kampus Unpad Dipati Ukur, Bandung, Sabtu (3/2).

Kang Agus, demikian biasa ia disapa menyatakan organisasi IKA FH Unpad yang dipimpinnya tidak akan terlibat dalam agenda politik praktis dan akan tetap berada di atas semua golongan. 

Pernyataan sikap IKA FH Unpad ini dikeluarkan menyusul adanya pernyataan sikap dari Civitas Akademi Universitas Padjadjaran dan sejumlah elemen Alumni yang menamai aksinya ‘Seruan Padjadjaran, Selamatkan Negara Hukum Yang Demokratis beretika dan bermartabat’ pada Sabtu pagi (3/2). 

Pengurus IKA FH Unpad yang baru saja terpilih dan terbentuk beberapa waktu lalu ini untuk masa 2024-2027, ini juga menyayangkan adanya oknum oknum tertentu dari Alumni yang ikut dalam pernyataan sikap tersebut dengan mengatasnamakan Pengurus IKA FH Unpad. 

“Kepengurusan IKA FH Unpad 2024-2027 baru saja terbentuk, jadi tidak ada yang berhak mengaku sebagai representasi IKA FH Unpad. Kalaupun ada oknum alumni itu tanpa sepengetahuan kami,“ ujar Agus. 

Sebelumnya, civitas Akademika Unpad menyampaikan petisi dan deklarasi untuk menyikapi kondisi politik jelang pemilu 2014. 

Pernyataan sikap ini juga dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi lainnya, diantaranya UGM, Universitas Islam Indonesia, Universitas Indonesia universitas Hasanuddin dan Universitas Lambung Mangkurat.

Civitas akademika Unpad yang terdiri dari para guru besar, dosen dan sejumlah pengurus BEM serta alumni UNPAD lainnya menyatakan sikap soal pemerintahan Presiden Joko Widodo, elit politik, dan juga keberlangsungan Pemilu 2024.

Mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres dan cawapres pada pemilu 2024, serta berbagai potensi pelanggaran.
Perwakilan Guru Besar Unpad, Prof. Dr. Ganjar Kurnia, mengatakan pernyataan aksi ini tidak disokong atau ditunggangi keperluan politik apapun, dan merupakan gerakan murni dari Unpad.