Jakarta, Gatra.com - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai bahwa, dugaan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) kian nyata menjelang Pemilihan Presiden pada 14 Februari 2024 mendatang.

Menurut Eko, dugaan politisasi bansos tersebut terlihat dari waktu pencairan dari bansos bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200.000 selama periode Januari-Maret 2024. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menggabungkan pencairan BLT tersebut menjadi satu kali pada awal Februari 2024 ini.

“Pertama di tarik lebih awal pencairannya, dengan alasan El-Nino dan lain-lain, tapi sangat kental nuasansa politisasi dari bansos tersebut,” jelas Eko dalam acara diskusi bertajuk Mengurai Gagasan Capres pada Debat Kelima pada Jumat (2/2).

“Memang Pemerintah punya katakanlah wewenang untuk bisa mengatur kapan pencairannya, tapi menurut saya dengan percepatan pencairannya itu sendiri sudah menggambarkan adanya isu yang lain yaitu isu politik,” tambah Eko.

Terlebih menurut Eko, jika melihat dari data milik Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Tanah Air pada awal Januari 2024 hanya di level 0,04%. Artinya, harga yang ada dipasaran relatif stabil, sehingga tidak ada urgensi Pemerintah untuk melakukan percepatan pencairan BLT menjelang hari pemilu.

Ia juga menyoroti kebijakan Pemerintah terkait anggaran kesejahteraan sosial. Di mana pada 2019-2020 lalu saat Pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia, Pemerintah menaikannya dari Rp308,4 triliun pada 2019 menjadi Rp498 triliun pada 2020. Atau naik sekitar 61,5% dibanding dengan anggaran pada 2019.

Sedangkan kenaikan anggaran sosial pada 2024 cukup tinggi yaitu sebesar 12,02% dari Rp443,5 triliun pada 2023, menjadi Rp496,8 triliun pada 2024. Eko menjelaskan kenaikan tersebut salah satunya karena adanya kenaikan harga pangan atau kebutuhan pokok.

“Tapi saya mau bilang bahwa dari bansos yang harus dikeluarkan adalah karena kegagalan pemerintah mengendalikan harga pangan khususnya salah satunya adalah beras,“ jelansya.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp200.000 untuk periode Januari-Februari-Maret 2024.

Menko Peremonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa, bantuan ini digelontorkan sebagai mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan. Nantinya, program ini akan dievaluasi ulang per 3 bulan dan akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)